Stop Pengiriman TKI Berpotensi Tingkatkan Pengangguran

JAKARTA - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyetop pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai PRT ke luar negeri, berpotensi meningkatkan pengangguran.

"Ini akan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia jika TKI distop Pak Presiden. Belum distop saja angka pengangguran kita sudah tinggi. Menurut saya lebih baik dilanjutkan namun dengan berbagai perbaikan," kata Direktur Indef Enny Sri Hartati di Jakarta, Selasa (23/2/2015).

Perbaikan tersebut di antaranya, peningkatan skill para TKI. Program-program dan pelatihan kerja yang harus lebih ditingkatkan pemerintah bagi TKI yang akan dikirim ke luar negeri. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun para agen TKI juga harus diwajibkan memiliki pelatihan khusus bagi para TKI sebelum dikirim ke luar negeri.

"‎Saat ini yang harus diutamakan jangka pendeknya, bukan tidak boleh lagi kirim PRT, tapi bagaimana yang utama itu dokumen harus legal, kemudian ada kewajiban agen pengiriman untuk menyiapkan segala keterampilan," paparnya.

Selain itu, perjanjian-perjanjian kontrak dengan negara tujuan juga harus lebih ditinjau ulang. Dalam hal ini selain untuk meningkatkan profesi TKI, juga kontrak tersebut harus mampu mengawasi kinerja TKI setiap hari.‎

Untuk masalah pendapatan, diusahakan dibayarkan dengan menggunakan rekening. "Jadi mereka punya rekening untuk pembayaran gaji. Agar pemasukannya jelas," pungkas dia.