Karoseri Minta Fasilitas BMDTP
Rabu, 25 Februari 2015 - 10:04 WIB
Karoseri Minta Fasilitas BMDTP
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo) mengeluhkan industri karoseri lokal belum bisa bersaing di pasar global.
Pelaku industri karoseri meminta fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Sekretaris Jenderal Askarindo TY Subagio mengatakan, untuk meningkatkan daya saing, industri non-karoseri ada yang telah mendapatkan BMDTP, sementara di industri karoseri hingga saat ini belum memperoleh fasilitas itu.
”Padahal, itu salah satu untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik. Selama ini industri karoseri belum bisa bersaing karena tidak adanya kebijakan yang bisa mendukung industri karoseri,” ujarnya di Jakarta, Senin (23/2). Dia menambahkan, insentif tersebut diperlukan untuk menekan biaya produksi. ”Di industri karoseri yang diimpor selain bahan baku juga komponen. Komponen juga ingin mendapatkan BMDTP. Seperti, industri kendaraan bermotor lain yang dibantu,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, Indonesia belum mampu memproduksi engine chassis, yaitu salah satu komponen karoseri dengan tingkat kandungan emisi Euro 6 yang menjadi salah satu syarat produk bisa diekspor. Ketua Umum DPP Askarindo Sommy Lumadjeng mengatakan, 50-70% bahan baku dan komponennya masih impor sehingga sulit sekali untuk melakukan ekspor.
”Ekspor masih kecil, di bawah 1%. Untuk ekspor, produsen harus terlebih dahulu mengimpor engine chassis dari negara lain karena chassis engine Indonesia tingkat emisinyamasihEuro2,” ungkapnya. Direktur Industri Alat Transportasi Darat Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Soerjono mengatakan, engine chassis terkena bea masuk (BM) yang cukup mahal, sama dengan completely built up (CBU).
Sehingga ketika masuk kena BM40% kemudian diekspor akan kena lagi biaya yang cukup mahal. ”Begitu sampai di sana belum tentu laku. Itu yang menjadi kesulitan mereka,” ujarnya. Dia menambahkan, Kemenperin akan berkoordinasi dengan beberapa kementerian lain, salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengembangkan kendaraan berbahan bakar dengan standar emisi Euro 6.
Oktiani endarwati
Pelaku industri karoseri meminta fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Sekretaris Jenderal Askarindo TY Subagio mengatakan, untuk meningkatkan daya saing, industri non-karoseri ada yang telah mendapatkan BMDTP, sementara di industri karoseri hingga saat ini belum memperoleh fasilitas itu.
”Padahal, itu salah satu untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik. Selama ini industri karoseri belum bisa bersaing karena tidak adanya kebijakan yang bisa mendukung industri karoseri,” ujarnya di Jakarta, Senin (23/2). Dia menambahkan, insentif tersebut diperlukan untuk menekan biaya produksi. ”Di industri karoseri yang diimpor selain bahan baku juga komponen. Komponen juga ingin mendapatkan BMDTP. Seperti, industri kendaraan bermotor lain yang dibantu,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, Indonesia belum mampu memproduksi engine chassis, yaitu salah satu komponen karoseri dengan tingkat kandungan emisi Euro 6 yang menjadi salah satu syarat produk bisa diekspor. Ketua Umum DPP Askarindo Sommy Lumadjeng mengatakan, 50-70% bahan baku dan komponennya masih impor sehingga sulit sekali untuk melakukan ekspor.
”Ekspor masih kecil, di bawah 1%. Untuk ekspor, produsen harus terlebih dahulu mengimpor engine chassis dari negara lain karena chassis engine Indonesia tingkat emisinyamasihEuro2,” ungkapnya. Direktur Industri Alat Transportasi Darat Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Soerjono mengatakan, engine chassis terkena bea masuk (BM) yang cukup mahal, sama dengan completely built up (CBU).
Sehingga ketika masuk kena BM40% kemudian diekspor akan kena lagi biaya yang cukup mahal. ”Begitu sampai di sana belum tentu laku. Itu yang menjadi kesulitan mereka,” ujarnya. Dia menambahkan, Kemenperin akan berkoordinasi dengan beberapa kementerian lain, salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengembangkan kendaraan berbahan bakar dengan standar emisi Euro 6.
Oktiani endarwati
(ars)
