Penggantian Raskin Jadi E-Money Berisiko Inflasi

BATAM - Bank Indonesia Kepulauan Riau (BI Kepri) menilai penggantian program penyaluran beras miskin (raskin) menjadi pemberian uang elektronik (e-money) akan menimbulkan risiko inflasi, terutama kenaikan harga beras.

Kepala BI Kepri Gusti Raizal Eka Putra mengatakan, jika pemerintah berniat mengubah program bantuan tersebut, maka seharusunya disiapkan sistem pembelian beras dengan e-money dan pembelian beras harus bisa dipastikan tetap di Bulog. Kehati-hatian itu agar menekan terjadinya gejolak harga terutama komoditas beras.

"Penukaran program raskin jadi e-money harus hati-hati, di samping belum tentu beli beras, penerima juga belum tentu membeli di Bulog tetapi malah di pasar. Ini menjadi tekanan harga di pasar, sehingga bisa meningkat," ujarnya usai rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam, Kamis (26/2/2015).

Menurutnya, masyarakat yang biasa mendapatkan raskin dengan harga yang dikendalikan pemerintah, menjadi bebas menentukan membeli beras mana pun dengan e-money. Sehingga pemerintah menjadi kehilangan kuasa untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok tersebut.

Selain itu, pemberian e-money sebagai pengganti raskin juga memungkinkan masyarakat untuk membeli kebutuhan yang lain, bukan beras.

Gusti mengatakan, penggunaan e-money untuk bansos sebenarnya untuk mengarahkan penggunaan bantuan dari pemerintah agar penerima bisa memenuhi belanja sesuai kebutuhan.

Penggunaan e-money diperkirakan cukup efektif agar masyarakat tidak langsung menghabiskan bantuan dari pemerintah dalam satu hari. Contoh efektif itu, kata Gusti, dilihat dari percontohan di beberapa daerah.

Namun, pemerintah tetap harus mewaspadai rencana mengubah program raskin menjadi e-money yang harus dibarengi dengan sistem pembelian beras di Bulog. "Harus dipastikan uang itu dipakai buat beli beras di Bulog," ujarnya.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemko Batam Syuzairi juga mengaku khawatir atas program pemerintah yang mengganti program raskin dengan bentuk e-money.

Pihaknya berharap Kota Batam masih dibantu dengan program raskin mengingat kota ini sangat tergantung pada pasokan dari daerah lain. Ada kekhawatiran bantuan uang dalam bentuk e-money tidak dipakai masyakarat untuk membeli beras. "Kami berharap Batam masih dibantu raskin bukan dalam bentuk e-money," kata dia.

Di luar itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam menyatakan, stok beras saat ini cukup memenuhi kebutuhan hingga 2,5 bulan ke depan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Tim Pengarah TPID Kota Batam sekaligus Kepala BI Kepri Gusti Raizal Eka Putra usai rapat koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Bulog.

"Saya sampaikan bahwa stok beras Batam aman dan cukup selama 2,5 bulan ke depan. Harga beras juga saya sampaikan tidak ada gejolak," ujarnya.

Gusti menjelaskan gejolak harga beras yang terjadi di level nasional cukup menjadi kekhawatiran terjadi di Batam mengingat kota ini sangat mengandalkan pasokan dari luar daerah.

Namun, dalam rapat koordinasi dengan Pemkot Batam yang masuk dalam TPID bersama Apindo, Bea Cukai dam BPS Batam, TPID menyatakan kondisi harga dan stok tidak seperti di daerah lain di Indonesia.

Sementara, mengenai kondisi harga yang disurvey BPS sendiri dalam sepekan terakhir justru stabil, tidak seperti kenaikan 20%-30% di daerah lain. Selain itu, penyaluran beras miskin juga siap dilakukan untuk menjaga harga beras.