Perusahaan Asing ini Siap Pinjami Kemen PU-Pera Rp9 T
Jum'at, 27 Februari 2015 - 19:54 WIB
Perusahaan Asing ini Siap Pinjami Kemen PU-Pera Rp9 T
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan, kementeriannya tahun ini akan mendapatkan pinjaman luar negeri sebesar Rp9 triliun. Pinjaman ini dari JICA Jepang, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, World Bank, dan China.
Basuki mengatakan, dana ini dalam rangka untuk menjamin program-program dalam rangka RPJMN Kementerian PU-Pera. "Tahun ini kita anggarkan Rp9 triliun. Itu pinjaman luar negeri kami. Jadi dari Rp118 triliun APBN itu, sekitar Rp9 triliun dari pinjaman luar negeri. Itu sudah on going ada JICA, ADB, IDB, Bank Dunia, ada Tiongkok juga," ungkapnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Menurutnya, untuk IDB membiayai masalah PU. Kemudian China untuk pembiayaan jembatan dan bendungan dan ADB untuk air dan saluran irigasi. "Paling besar untuk air minum dan sanitasi USD5 miliar untuk lima tahun hingga 2019," ujar Basuki.
Untuk urusan pinjaman tersebut, dia menyerahkan semuanya ke Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Karena, Bappenas dan Kemenkeu yang berperan penting dalam urusan pinjaman luar negeri.
"Itu urusannya mereka (Bappenas dan Kementerian Keuangan). Mereka itu ujung tombak dalam mencari pinjaman LN," tuturnya.
Sementara, JICA Jepang menjadi pihak yang memberikan pinjaman terbesar hingga 30% dari total pinjaman luar negeri yang didapat Kementerian PU-Pera. "Untuk PU paling gede dari JICA dan yang sekarang ini ada sekitar 30%. IBRD 26%, ADB dan IDB 11%," pungkasnya.
Basuki mengatakan, dana ini dalam rangka untuk menjamin program-program dalam rangka RPJMN Kementerian PU-Pera. "Tahun ini kita anggarkan Rp9 triliun. Itu pinjaman luar negeri kami. Jadi dari Rp118 triliun APBN itu, sekitar Rp9 triliun dari pinjaman luar negeri. Itu sudah on going ada JICA, ADB, IDB, Bank Dunia, ada Tiongkok juga," ungkapnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Menurutnya, untuk IDB membiayai masalah PU. Kemudian China untuk pembiayaan jembatan dan bendungan dan ADB untuk air dan saluran irigasi. "Paling besar untuk air minum dan sanitasi USD5 miliar untuk lima tahun hingga 2019," ujar Basuki.
Untuk urusan pinjaman tersebut, dia menyerahkan semuanya ke Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Karena, Bappenas dan Kemenkeu yang berperan penting dalam urusan pinjaman luar negeri.
"Itu urusannya mereka (Bappenas dan Kementerian Keuangan). Mereka itu ujung tombak dalam mencari pinjaman LN," tuturnya.
Sementara, JICA Jepang menjadi pihak yang memberikan pinjaman terbesar hingga 30% dari total pinjaman luar negeri yang didapat Kementerian PU-Pera. "Untuk PU paling gede dari JICA dan yang sekarang ini ada sekitar 30%. IBRD 26%, ADB dan IDB 11%," pungkasnya.
(izz)
