Bongkar Muat Dipersingkat

JAKARTA - Masih lambatnya kegiatan bongkar muat di pelabuhan mendapat sorotan dari Menteri Perindustrian Saleh Husin. Dia meminta pemeriksaan yang dilakukan petugas kepelabuhanan tidak berbelit-belit.

Pemeriksaan yang memakan waktu lama itu ditengarai berdampak pada bertambahnya biaya logistik yang tentu tidak efektif bagi perekonomian. ”Kami meminta pihak Pelindo dan Bea Cukai agar pemeriksaannya jangan berbelit-belit sehingga tidak menjadi tambahan cost (biaya),” kata Saleh Husin seusai Rapat Koordinasi Tata Kelola Kepelabuhanan di Kantor Kemenko Maritim di Jakarta kemarin.

Saleh mengingatkan, pihaknya sangat menginginkan kinerja perekonomian dan sektor perindustrian di Indonesia tetap tumbuh. Kendala biaya logistik seperti terkait jasa kepelabuhanan seharusnya bisa ditekan lebih rendah. ”Indonesia itu paling mahal biaya logistiknya di ASEAN,” ungkap Saleh Husin.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, pemerintah akan mempersingkat waktu bongkar muat barang (dwelling time) di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia dari semula delapan hari menjadi 4,7 hari. Indroyono menyampaikan, Kemenko Kemaritiman tengah mempersiapkan sejumlah perangkat dengan mencontoh sistem perizinan yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

”Kita akan mencontoh sistem perizinan satu atap yang sudah ada di BKPM. Kebetulan modalnya sudah ada sebelumnya melalui pelayanan National Single Window,” ujar Indroyono. Indroyono menuturkan, dalam rapat yang berlangsung hampir dua jam, sebanyak 16 kementerian-lembaga setuju dan siap untuk menurunkan dwelling time di pelabuhan.

Ke depan, waktu bongkar-muat di pelabuhan akan memakan waktu rincian 2,7 hari di proses ”preclearance- custom ” atau pra-pabean, 0,5 hari di ”clearance-custom ” atau pabean, dan 1,5 hari untuk ”post-clearance-custom”. Dia menambahkan, akan ada unit khusus untuk mengurus aktivitas waktu singgah barang di pelabuhan sehingga lebih efektif.

Unit tersebut akan diujicobakan dengan target utama salah satunya Pelabuhan Tanjung Priok. Penyelesaian masalah bongkar muat di pelabuhan yang memakan waktu lama juga akan melibatkan Kementerian Perhubungan dengan memperkuat perangkat dari sisi otoritas pelabuhan. Kementerian pimpinan Ignasius Jonan tersebut akan memantau secara online kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perizinan.

”Supaya cepat prosesnya, izin yang terpantau secara online mampu mengatasi sejumlah risiko, misalnya izin barangbarang yang terkontaminasi, apakah bisa masuk atau tidak. Ini bisa dipantau semua dan bisa segera diputuskan,” ucapnya. Indroyono memaparkan, salah satu sebab tingginya dwelling time adalah proses pemeriksaan yang membutuhkan waktu. ”Misalnya, jika di jalur hijau barang sudah 80%, sementara di jalur merah masih sekitar 6- 7%.

Nah, yang jalur merah ini harus diputuskan segera agar yang jalur hijau tidak menumpuk,” ujarnya. Menko Kemaritiman menegaskan bahwa biaya logistik nasional saat ini yang sebesar 24,5% dari produk domestik bruto (PDB) harus bisa diturunkan hingga kurang 20%. ”Target kita di bawah 20%.

Apalagi ini dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Direktorat Jenderal Bea Cukai juga menyanggupi ini, dan mengemukakan optimisme, bisa dijalankan dalam jangka waktu tujuh bulan,” ungkapnya. Rencana menurunkan dwelling time merupakan rekomendasi dari Komisi Ombudsman kepada Presiden.

Ombudsman menekankan perlunya kawasan kepabeanan terintegrasi yang steril dari potensi gangguan keamanan, adanya sistem pelayanan terpadu di pelabuhan dengan layanan single billing, pemeriksaan karantina di garda terdepan, serta adanya mekanisme pengawasan terintegrasi dengan sistem pengelolaan pengaduan.

Ichsan amin/Ant