Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Minta Dikaji Ulang

JAKARTA - Peneliti dari Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Ina Primiana menilai, pembangunan Pelabuhan Cilamaya perlu dikaji ulang.

Dia mengungkapkan, munculnya rencana pembanguan Pelabuhan Cilamaya merupakan inisiatif perusahaan Jepang karena pemerintah tidak siap membangun infrastruktur.

"Dunia usaha menganggap tidak ada solusi yang ditawarkan, sehingga berinisiatif bangun Cilamaya. Jadi, ketika Jepang ingin bangun di sana karena mereka merasa tidak ada solusi yang ditawarkan pemerintah sampai saat ini," kata Ina di Jakarta dalam rilisnya, Sabtu (5/3/2015).

Akibatnya, industri berpikir kawasan industri harus ditopang oleh pelabuhan. "Tanpa kajian, mereka bilang, kayanya kita butuh pelabuhan deh. Dan dunia usaha menginginkan keberlanjutan usahanya," imbuh dia.

Menurutnya, pemerintah dan semua pihak harus mengkaji ulang rencana pembanguan Cilamaya, termasuk soal pergeseran beberapa kilometer dari posisi semula ke arah barat agar tidak mengorbankan pipa minyak dan gas (migas) yang ada.

"Rencana pergesaran 2,9 kilometer itu harus dibicarakan bersama-sama, tanpa korbankan pipa-pipa migas yang layani masyarakat dan lahan pertanian," katanya.

Ina menegaskan, kisruh rencana pembanguan Cilamaya harus menjadi pelajaran bagi kementerian dan lembaga terkait di masa mendatang sebelum merumuskan satu recana agar tidak terjadi konflik seperti saat ini.

"Harusnya mengkaji lebih dulu secara horizontal. Kalau saya lihat, perlu dikaji ulang dan duduk bersama, selama ini memang komunikasinya kurang," nilai Ina.

Sementara Communication and Relations Manager Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) Dona M Priadi mempertanyakan klaim Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Adolf Richard Tambunan, yang mengatakan, pelabuhan Cilamaya bisa dibangun sesuai hasil kajian tiga konsultan independen.

"Kami tidak pernah setujui hasil kajian konsultan. Kami sudah sampaikan sanggahan di kantor Kemenko. Pergeseran 3 kilometer itu tetap di tengah-tengah wilayah operasi ONWJ. Konsultan itu juga tidak independen karena dibiayai JICA (Japan International Cooperation Agency)," tutur dia.