DPR: Pelabuhan Cilamaya Turunkan Penerimaan Negara

JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat tidak memberikan banyak manfaat untuk Indonesia. Bahkan, penerimaan negara justru akan turun jika pelabuhan tersebut jadi dibangun di Cilamaya.

Dia menjelaskan, di lokasi tersebut terdapat kegiatan perminyakan dan banyak tersalurkan pipa-pipa migas. Pembangunan Pelabuhan Cilamaya tersebut, nantinya akan memaksa pipa-pipa migas itu dihentikan operasinya.

"Kegiatan perminyakan itu berseliweran pipa-pipa. Sebelum dibangun sudah dilakukan clearance oleh Angkatan Laut. Nanti kalau ada pembangunan pelabuhan, maka semuanya akan berhenti demi keselamatan. Kalau enggak bisa kebakar," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Kardaya mengemukakan, pembangunan pelabuhan di Cilamaya tersebut maka kegiatan untuk mencari minyak di lokasi tersebut akan terganggu. Selanjutnya, dampak yang terjadi tidak hanya dirasakan PT Pertamina (Persero), lebih jauh kepada sektor lain seperti pertanian.

Hal ini lantaran, jika kegiatan operasional minyak dan gas Pertamina tersebut terganggu, maka kegiatan pabrik pupuk pun otomatis akan berhenti. Sebab, gas untuk menghidupi pabrik-pabrik tersebut dipasok dari pipa-pipa gas milik Pertamina.

"Pabrik pupuk stop, maka petani di sekitar situ beli pupuk dari mana? Tentu pertanian sebagai lumbung padi akan terganggu. Lokasi terganggu dan pabrik pupuk terganggu," tutur dia.

Selain itu, sebesar 60% listrik di Jakarta yang dipasok dari gas di lokasi tersebut berpotensi padam. Akibatnya sebagian wilayah Jakarta akan mati listrik. "Dampaknya ke penerimaan negara, income negara turun, income daerah turun dari bagi hasil pun juga turun. Pelabuhan itu bukan untuk masyarakat, untuk siapanya pun saya enggak tahu," pungkas Kardaya.

(Baca: DPR Minta Kemenhub Kaji Ulang Pelabuhan Cilamaya)