Pertamina Diminta Tetap Gandeng Total
Rabu, 11 Maret 2015 - 09:14 WIB
Pertamina Diminta Tetap Gandeng Total
A
A
A
LHOKSEUMAWE - Pemerintah berkeinginan PT Pertamina (Persero) tetap menggandeng Total E&P Indonesie setelah kepemilikan saham mayoritas Blok Mahakam, di Kutai, Kalimantam Timur diserahkan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan, semangat pemerintah tetap sama yakni memberikan kepemilikan saham mayoritas kepada Pertamina. Meski begitu pihaknya menginginkan perusahaan migas asal Prancis tersebut tetap dilibatkan mengelola Blok Mahakam untuk menjaga kemampuan bisnis dalam pengelolaannya.
“Kami dalam waktu dekat akan mengundang Pertamina dan Total membahas business skill. Nanti keduanya kita undang untuk membahas ini agar ketemu jalan tengah,” tutur Sudirman, di Lhokseumawe, Aceh Utara, kemarin. Dia menyebutkan, saat ini merupakan masa transisi pemerintah.
Untuk itu Kementerian ESDM berkewajiban memfasilitasi kedua belah pihak saling bertemu guna membahas berbagai macam yang diperlukan. Hal ini penting demi menjaga produksi migas nasional. “Saya minta transisi secepatnya agar tidak menghambat rencana eksplorasi. Saya beri waktu 2-3 pekan untuk menyelesaikan,” katanya.
Menurut Sudirman, setelah tercapai kesepakatan antara ke dua belah pihak, Sudirman berharap Pertamina segera masuk mengelola Blok Mahakam sebelum 2017. “Nanti begitu mereka sudah sepakat bisa langsung masuk. Tinggal persentase dibicarakan masing-masing,” kata dia.
Di samping itu, kata Sudirman, pemerintah pusat mendorong Pertamina melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui (participating interest/PI) dalam mengelola Blok Mahakam. Meski demikian, rencana tersebut masih dalam kajian. “Saya lagi mikir dengan temanteman di ESDM. Apakah keterlibatan pemda ini berupa saham atau bagaimana. Tapi risikonya saham tersebut digadaikan. Kalau begitu, pemda tidak dapat apa-apa,” katanya.
Kajian itu, lanjut Sudirman, kemudian mengerucut opsi bagaimana jika PI sebesar 10% bentuknya bagi hasil daripada risikonya digadaikan. Meski begitu, syaratnya pemda harus berkontribusi dalam bentuk dana kepada Pertamina. “Saya bilang ke Pertamina, dari pada nanti digadaikan swasta lebih baik Pertamina sokong mereka, karena dukungan operator lebih terjamin keamanannya,” kata dia.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya menggandeng Pemda maupun Total E&P Indonesie untuk mengelola Blok Mahakam. Namun begitu, saat ini Pertamina masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.
“Nanti kami lihat bagaimana keputusan pemerintah terhadap Blok Mahakam. Apabila Pertamina dipercayai untuk mengelola, tentu kami akan pikirkan akan bekerja sama kepada siapa saja,” ungkapnya. Dwi menuturkan, beberapa waktu lalu saat membahas Blok Mahakam perhatian pemerintah adalah keberlangsungan produksi agar tetap terjaga.
Alhasil, lanjut dia, pengelolaan Blok Mahakam ke depan kemungkinan masih bersama Total E&P Indonesie. “Kemarin concern-nya Pemerintah mengatakan sustainability produksi jadi perhatian. Tapi, nanti kita lihat dulu hasil keputusan pemerintah,” tutup dia.
Sebagaimana diketahui pemerintah telah menerima proposal kesanggupan Pertamina mengelola Blok Mahakam. Saat ini Pertamina tengah menunggu keputusan resmi pemerintah. Total E&P Indonesie sebagai operator Blok Mahakam saat ini menguasai 50% hak partisipasi.
Sementara, sisanya dimiliki perusahaan asal Jepang Inpex Corporation. Adapun kontrak kerja sama pemerintah dengan Total E&P Indonesie akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun. Tahun lalu, Total E&P Indonesie mengestimasi produksi gas dari blok Mahakam sebesar 1,7 miliar kaki kubik per hari (BCF/D) atau sama seperti produksi gas di 2013 yang sebesar 1,76 BCF.
Sementara untuk produksi gas alam cair (liquefied natural gas /LNG), termasuk kondensat diperkirakan mencapai 63.000 barel per hari (bph) turun dibanding realisasi 2013 sebesar 67.000 bph.
Nanang wijayanto
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan, semangat pemerintah tetap sama yakni memberikan kepemilikan saham mayoritas kepada Pertamina. Meski begitu pihaknya menginginkan perusahaan migas asal Prancis tersebut tetap dilibatkan mengelola Blok Mahakam untuk menjaga kemampuan bisnis dalam pengelolaannya.
“Kami dalam waktu dekat akan mengundang Pertamina dan Total membahas business skill. Nanti keduanya kita undang untuk membahas ini agar ketemu jalan tengah,” tutur Sudirman, di Lhokseumawe, Aceh Utara, kemarin. Dia menyebutkan, saat ini merupakan masa transisi pemerintah.
Untuk itu Kementerian ESDM berkewajiban memfasilitasi kedua belah pihak saling bertemu guna membahas berbagai macam yang diperlukan. Hal ini penting demi menjaga produksi migas nasional. “Saya minta transisi secepatnya agar tidak menghambat rencana eksplorasi. Saya beri waktu 2-3 pekan untuk menyelesaikan,” katanya.
Menurut Sudirman, setelah tercapai kesepakatan antara ke dua belah pihak, Sudirman berharap Pertamina segera masuk mengelola Blok Mahakam sebelum 2017. “Nanti begitu mereka sudah sepakat bisa langsung masuk. Tinggal persentase dibicarakan masing-masing,” kata dia.
Di samping itu, kata Sudirman, pemerintah pusat mendorong Pertamina melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui (participating interest/PI) dalam mengelola Blok Mahakam. Meski demikian, rencana tersebut masih dalam kajian. “Saya lagi mikir dengan temanteman di ESDM. Apakah keterlibatan pemda ini berupa saham atau bagaimana. Tapi risikonya saham tersebut digadaikan. Kalau begitu, pemda tidak dapat apa-apa,” katanya.
Kajian itu, lanjut Sudirman, kemudian mengerucut opsi bagaimana jika PI sebesar 10% bentuknya bagi hasil daripada risikonya digadaikan. Meski begitu, syaratnya pemda harus berkontribusi dalam bentuk dana kepada Pertamina. “Saya bilang ke Pertamina, dari pada nanti digadaikan swasta lebih baik Pertamina sokong mereka, karena dukungan operator lebih terjamin keamanannya,” kata dia.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya menggandeng Pemda maupun Total E&P Indonesie untuk mengelola Blok Mahakam. Namun begitu, saat ini Pertamina masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.
“Nanti kami lihat bagaimana keputusan pemerintah terhadap Blok Mahakam. Apabila Pertamina dipercayai untuk mengelola, tentu kami akan pikirkan akan bekerja sama kepada siapa saja,” ungkapnya. Dwi menuturkan, beberapa waktu lalu saat membahas Blok Mahakam perhatian pemerintah adalah keberlangsungan produksi agar tetap terjaga.
Alhasil, lanjut dia, pengelolaan Blok Mahakam ke depan kemungkinan masih bersama Total E&P Indonesie. “Kemarin concern-nya Pemerintah mengatakan sustainability produksi jadi perhatian. Tapi, nanti kita lihat dulu hasil keputusan pemerintah,” tutup dia.
Sebagaimana diketahui pemerintah telah menerima proposal kesanggupan Pertamina mengelola Blok Mahakam. Saat ini Pertamina tengah menunggu keputusan resmi pemerintah. Total E&P Indonesie sebagai operator Blok Mahakam saat ini menguasai 50% hak partisipasi.
Sementara, sisanya dimiliki perusahaan asal Jepang Inpex Corporation. Adapun kontrak kerja sama pemerintah dengan Total E&P Indonesie akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun. Tahun lalu, Total E&P Indonesie mengestimasi produksi gas dari blok Mahakam sebesar 1,7 miliar kaki kubik per hari (BCF/D) atau sama seperti produksi gas di 2013 yang sebesar 1,76 BCF.
Sementara untuk produksi gas alam cair (liquefied natural gas /LNG), termasuk kondensat diperkirakan mencapai 63.000 barel per hari (bph) turun dibanding realisasi 2013 sebesar 67.000 bph.
Nanang wijayanto
(ftr)
