ESDM: Pemerintahan SBY Tolak Pertamina Kelola Mahakam
ESDM: Pemerintahan SBY Tolak Pertamina Kelola Mahakam
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, pemerintahan di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak PT Pertamina (persero) untuk mengelola Blok Mahakam di Kutai, Kalimantan sejak 2008.
Padahal, Total E&P Indonesie sebenarnya telah menawarkan Pertamina turut serta mengelola Blok Mahakam dan memulai masa transisi pasca berakhir kontrak Total E&P Indonesie pada 2017.
"Total sebenernya sudah menawarkan Pertamina ikut masuk Mahakam sejak 2008-2009. Namun, pemerintah saat itu menolak," ungkap Ketua Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widyawan Prawiraatmadja di Jakarta, Kamis (12/3/2015).
Menurutnya, Total E&P Indonesie telah menawarkan kepada pemerintah SBY agar periode transisi pengelolaan Blok Mahakam bisa berjalan. Pasalnya, perusahaan asal Perancis itu telah melakukan kalkulasi bisnis atas berakhirnya kontrak WK Blok Mahakam di akhir 2017.
Dia mengatakan, jika skenario kerja sama bisa berjalan pemerintah sekarang tidak mengalami kesulitan dalam menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam ke Pertamina. Sebab, Pertamina bisa menjamin kestabilan produksi pasca berakhirnya kontrak Total E&P Indonesie di Blok Mahakam.
"Kalau sudah ada periode transisi itu pasti nanti smooth seperti Pertamina ambil ONWJ. Kalau sekarang, ya dapat dikatakan terlambat," katanya.
Widyawan mengatakan, periode transisi di Blok Mahakam idealnya berjalan selama lima tahun. Ini dilakukan agar Pertamina bisa mengambil alih teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus mempelajari karakteristik Blok Mahakam.
"Idealnya lima tahun. Pertamina bisa belajar dan ambilalih teknologi dan SDM-nya. Jadi ketika di akhir 2017 nanti Pertamina sudah siap," jelas dia.
Padahal, Total E&P Indonesie sebenarnya telah menawarkan Pertamina turut serta mengelola Blok Mahakam dan memulai masa transisi pasca berakhir kontrak Total E&P Indonesie pada 2017.
"Total sebenernya sudah menawarkan Pertamina ikut masuk Mahakam sejak 2008-2009. Namun, pemerintah saat itu menolak," ungkap Ketua Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widyawan Prawiraatmadja di Jakarta, Kamis (12/3/2015).
Menurutnya, Total E&P Indonesie telah menawarkan kepada pemerintah SBY agar periode transisi pengelolaan Blok Mahakam bisa berjalan. Pasalnya, perusahaan asal Perancis itu telah melakukan kalkulasi bisnis atas berakhirnya kontrak WK Blok Mahakam di akhir 2017.
Dia mengatakan, jika skenario kerja sama bisa berjalan pemerintah sekarang tidak mengalami kesulitan dalam menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam ke Pertamina. Sebab, Pertamina bisa menjamin kestabilan produksi pasca berakhirnya kontrak Total E&P Indonesie di Blok Mahakam.
"Kalau sudah ada periode transisi itu pasti nanti smooth seperti Pertamina ambil ONWJ. Kalau sekarang, ya dapat dikatakan terlambat," katanya.
Widyawan mengatakan, periode transisi di Blok Mahakam idealnya berjalan selama lima tahun. Ini dilakukan agar Pertamina bisa mengambil alih teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus mempelajari karakteristik Blok Mahakam.
"Idealnya lima tahun. Pertamina bisa belajar dan ambilalih teknologi dan SDM-nya. Jadi ketika di akhir 2017 nanti Pertamina sudah siap," jelas dia.
(izz)
Explore More