Pemerintah Dinilai Lambat Sikapi Pelemahan Rupiah

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA), Muhammad Idrus menilai, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terlalu lambat menyikapi pelemahan rupiah. Antisipasi seharusnya sudah dilakukan jauh-jauh hari agar tidak terjadi aksi spekulasi.

"Sikap pemerintah seolah tidak ada masalah nilai tukar dan menyalahkan eksternal. Ini membahayakan, posisi rupiah, yang kini terendah sejak 15 tahun lalu," ujarnya, Minggu (15/3/2015).

Dia mengkritik pemerintah yang selalu mengatakan kondisi ini dari faktor eksternal. Seharusnya ada upaya serius dari moneter dan fiskal untuk membendung depresiasi terlalu dalam.

Pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) disebutkan mengeluarkan kebijakan dari kementerian keuangan untuk jangka pendek. "Waktu dulu dolar (USD) baru lewati Rp10.000 dan akhirnya tidak melampaui 12.000. Pemerintah harus lebih proaktif karena instrumen BI tidak terlalu banyak. Jangan selalu bilang aman saja," tegasnya.

Kondisi depresiasi ini sangat buruk karena mendorong inflasi. Sehingga pendapatan masyarakat kelas menengah yang tumbuh berkurang. Dibutuhkan rencana mitigasi yang substansial dan seharusnya dilakukan sejak kondisi normal.

"Jangan malu akui kita belum siap. Pemerintahan harus punya action plan mitigasi depresiasi untuk jangka pendek," tegasnya. (Baca: (Kumpulan Berita Pelemahan Rupiah)