Ekonom: Devisa Hasil Ekspor Lebih Efektif Bantu Rupiah
Ekonom: Devisa Hasil Ekspor Lebih Efektif Bantu Rupiah
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengatakan, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang tegas dapat membantu rupiah dalam kebijakan jangka pendek.
Dia berharap, delapan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK mampu menghentikan depresiasi. Namun, paket kebijakan tersebut baru akan berdampak dalam jangka menengah-panjang, terutama terkait tax allowance dan pembentukan Badan Umum Milik Negara (BUMN) reasuransi.
"Sementara kebijakan yang memiliki efek lebih cepat, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) galangan kapal, biofuel, perbaikan sistem remitansi, anti dumping, dan penggunaan Letter of credit (LC) diperkirakan belum cukup efektif meredam pelemahan rupiah," ujar Eko, Minggu (15/3/2015).
Menurutnya, di samping paket kebijakan tersebut, pemerintah juga harus melakukan langkah-langkah perbaikan di dalam negeri. Tujuannya adalah memperbaiki sisi fundamental perekonomian domestik di antaranya segera mengeksekusi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
Di luar itu, lanjut Eko, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) harus lebih tegas. Sehingga, jika tidak ada kepatuhan dari eksportir untuk menaruh devisa hasil ekspor di bank dalam negeri, harus diberi sanksi yang tegas.
"Terlebih untuk eksportir sumber daya alam yang jelas-jelas produknya dihasilkan dari bumi Indonesia," tegasnya.
Bahkan, seharusnya pemerintah bisa mencari jalan keluar yang bisa dirasakan dampaknya dalam jangka pendek. Karena upaya meredam depresiasi itu harus cepat/jangka pendek.
"Nah, saya rasa penguatan kebijakan devisa hasil ekspor, dengan sinergi antara BI dan pemerintah akan lebih efektif dalam jangka pendek dari pada berbagai insentif fiskal yang bisa saja tidak efektif jika tidak direspon oleh pelaku usaha," tandasnya.
Dia berharap, delapan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK mampu menghentikan depresiasi. Namun, paket kebijakan tersebut baru akan berdampak dalam jangka menengah-panjang, terutama terkait tax allowance dan pembentukan Badan Umum Milik Negara (BUMN) reasuransi.
"Sementara kebijakan yang memiliki efek lebih cepat, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) galangan kapal, biofuel, perbaikan sistem remitansi, anti dumping, dan penggunaan Letter of credit (LC) diperkirakan belum cukup efektif meredam pelemahan rupiah," ujar Eko, Minggu (15/3/2015).
Menurutnya, di samping paket kebijakan tersebut, pemerintah juga harus melakukan langkah-langkah perbaikan di dalam negeri. Tujuannya adalah memperbaiki sisi fundamental perekonomian domestik di antaranya segera mengeksekusi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
Di luar itu, lanjut Eko, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) harus lebih tegas. Sehingga, jika tidak ada kepatuhan dari eksportir untuk menaruh devisa hasil ekspor di bank dalam negeri, harus diberi sanksi yang tegas.
"Terlebih untuk eksportir sumber daya alam yang jelas-jelas produknya dihasilkan dari bumi Indonesia," tegasnya.
Bahkan, seharusnya pemerintah bisa mencari jalan keluar yang bisa dirasakan dampaknya dalam jangka pendek. Karena upaya meredam depresiasi itu harus cepat/jangka pendek.
"Nah, saya rasa penguatan kebijakan devisa hasil ekspor, dengan sinergi antara BI dan pemerintah akan lebih efektif dalam jangka pendek dari pada berbagai insentif fiskal yang bisa saja tidak efektif jika tidak direspon oleh pelaku usaha," tandasnya.
(dmd)
Explore More