Ini Skema Pemprov Kaltim di Blok Mahakam

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki rencana tersendiri mengenai kelanjutan operator Blok Mahakam. Mereka berharap, pemerintah daerah bisa mendapatkan porsi saham 19% di blok kaya migas ini.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menjelaskan, pihaknya berharap ada skema yang menguntungkan pemerintah daerah dalam menguasai saham Blok Mahakam.

"Paska 2017 saat kontrak Total E&P habis, kami memperkirakan porsi saham terbagi menjadi 70% untuk Pertamina, dan Total tetap dapat 30%. Nah, dari 70% itu, kami berharap dapat 19%. Dengan demikian, Pertamina tetap menjadi pemegang saham mayoritas dengan 51%," katanya kepada wartawan, Selasa (17/3/2015).

Dia berharap, skema ini memang masih menjadi pembahasan. Pihaknya masih mengusulkan jatah untuk pemda yang sebelumnya digadang-gadang mendapat 10%.

Awang menambahkan, dari jatah saham untuk Pemda itu, Pemprov Kaltim berharap dapat 60%. Sedangkan 40% sisanya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasannya karena pengembangan sumur baru sekarang mengarah lebih jauh dari lepas pantai Kaltim.

"Pengembangan sumur-sumur baru saat ini sudah lebih dari 4 mil dari garis pantai. Makanya, kami meminta porsi lebih besar," ujar dia.

Berdasarkan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pertambangan di bawah 4 mil dari garis pantai menjadi milik pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk pertambangan di lepas pantai antara 4-12 mil menjadi milik pemerintah provinsi.

Sebelumnya, sudah ada pembicaraan awal antara Pemprov Kaltim dengan Pemkab Kutai Kartanegara soal porsi saham ini. Dulu, Pemkab Kutai Kartanegara mendapat porsi lebih besar.