Keputusan Resmi Pengelolaan Blok Mahakam Lamban
Keputusan Resmi Pengelolaan Blok Mahakam Lamban
A
A
A
JAKARTA - Kalangan pengamat menilai keputusan resmi pemerintah terkait pengelolaan Blok Mahakam di Kutai, Kalimantan Timur oleh PT Pertamina (persero) lamban.
Hal tersebut memunculkan spekulasi bahwa ketidakcekatan pemerintah dipengaruhi oleh oknum-oknum begal agar Pertamina tidak sepenuhnya mengelola Blok Mahakam.
"Kami yakin ada oknum partai, penguasa, politisi dan pengusaha sebagi begal terlibat dalam proses pengambilan keputusan kontrak Mahakam," ungkap Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara di Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Menurutnya, para begal ini bekerja untuk asing dalam rangka berburu rente guna memperoleh keuntungan bisnis di Blok Mahakam. Alhasil, mereka berusaha mengintervensi keputusan dengan melemahkan Pertamina.
"Mereka tujuannya mengintervensi keputusan, menunggangi daerah, menyebar kebohongan, mengkampanyekan kelemahan Pertamina, membodohi masyarakat," ujar dia.
Marwan mengatakan, pemerintah pernah menjanjikan keputusan resmi 100% Blok Mahakam kepada Pertamina dilakukan Februari 2015. Namun, tidak tahu kenapa keputusan tersebut tak kunjung dilakukan.
"Tentu saja ini menjadi tanda tanya dibenak rakyat. Mengapa keputusan yang seharusnya gampang menjadi sulit dan lama diputuskan," ucapnya.
Atas dasar itu, lanjut Marwan, masyarakat menjadi ragu atas komitmen pemerintah untuk mendukung dan membesarkan perusahaan milik bangsa sendiri. Terkesan bahwa semangat pemerintah ingin memberikan 100% pengelolaan Blok Mahakam hanya sebuah sandiwara.
"Timbul pertayaan jangan-jangan hanya sandiwara karena adanya tekanan atau niat begal tetap memberikan kepada Total E&P Indonesie dan Inpex," terang dia.
Di sisi lain, juga tersebar informasi komposisi pemilikan saham Blok Mahakam sejak 1 April 2015 adalah 51% Pertamina, 30% Total dan 19% untuk daerah. Lambannya penerbitan surat keputusan dari pemerintah bisa menjadi informasi komposisi saham tersebut benar adanya.
"Maka, kami meminta pemerintah segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100% saham Blok Mahakam kepada Pertamina tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan Inpex," tutup Marwan.
Hal tersebut memunculkan spekulasi bahwa ketidakcekatan pemerintah dipengaruhi oleh oknum-oknum begal agar Pertamina tidak sepenuhnya mengelola Blok Mahakam.
"Kami yakin ada oknum partai, penguasa, politisi dan pengusaha sebagi begal terlibat dalam proses pengambilan keputusan kontrak Mahakam," ungkap Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara di Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Menurutnya, para begal ini bekerja untuk asing dalam rangka berburu rente guna memperoleh keuntungan bisnis di Blok Mahakam. Alhasil, mereka berusaha mengintervensi keputusan dengan melemahkan Pertamina.
"Mereka tujuannya mengintervensi keputusan, menunggangi daerah, menyebar kebohongan, mengkampanyekan kelemahan Pertamina, membodohi masyarakat," ujar dia.
Marwan mengatakan, pemerintah pernah menjanjikan keputusan resmi 100% Blok Mahakam kepada Pertamina dilakukan Februari 2015. Namun, tidak tahu kenapa keputusan tersebut tak kunjung dilakukan.
"Tentu saja ini menjadi tanda tanya dibenak rakyat. Mengapa keputusan yang seharusnya gampang menjadi sulit dan lama diputuskan," ucapnya.
Atas dasar itu, lanjut Marwan, masyarakat menjadi ragu atas komitmen pemerintah untuk mendukung dan membesarkan perusahaan milik bangsa sendiri. Terkesan bahwa semangat pemerintah ingin memberikan 100% pengelolaan Blok Mahakam hanya sebuah sandiwara.
"Timbul pertayaan jangan-jangan hanya sandiwara karena adanya tekanan atau niat begal tetap memberikan kepada Total E&P Indonesie dan Inpex," terang dia.
Di sisi lain, juga tersebar informasi komposisi pemilikan saham Blok Mahakam sejak 1 April 2015 adalah 51% Pertamina, 30% Total dan 19% untuk daerah. Lambannya penerbitan surat keputusan dari pemerintah bisa menjadi informasi komposisi saham tersebut benar adanya.
"Maka, kami meminta pemerintah segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100% saham Blok Mahakam kepada Pertamina tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan Inpex," tutup Marwan.
(izz)
Explore More