MenPAN-RB Minta K/L Stop Pemborosan
Rabu, 18 Maret 2015 - 16:18 WIB
MenPAN-RB Minta K/L Stop Pemborosan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menekankan kepada kementerian dan lembaga negara (K/L) dalam melanjutkan pembangunan berkesinambungan dilakukan dengan cara efisiensi.
Menurutnya, para sekretaris kementerian, sekjen kementerian, sekjen lembaga negara, sestama LPNK, dan sekjen/sekretaris lembaga non struktural, tidak melakukan pemborosan.
"Stop pemborosan. Dipilah lagi mana kegiatan yang tidak perlu dan menggunakan anggaran besar, harus disertai dengan outcome yang besar juga," tegas dia saat membuka rapat koordinasi di kantor Kementerian PAN-RB, Selasa (17/3/2015).
Dia mengatakan, masih banyak inefisiensi dalam penggunaan fasilitas negara. Hal tersebut menjadi landasan penyusunan Surat Edaran Menteri PANRB. "Ini adalah komitmen revolusi mental yang harus kita dukung bersama, dengan menggunakan anggaran sebijaksana mungkin," ungkapnya.
Dalam rakor dengan agenda pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), serta penyerapan anggaran TA 2015 tersebut, Yuddy meminta komitmen bersama mengenai tata kelola pemerintahan dan tugas-tugas sebagai aparatur sipil negara.
"Presiden ingin setiap instansi pemerintah lebih efektif lagi, serta meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mencapai visi, misi dan tujuan bersama," ujar Yuddy.
Dalam rakor tersebut juga mengagendakan pembahasan kebijakan penyelesaian penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), penyerapan anggaran K/L TA 2015 dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakselerasinya, perkembangan penerapan e-proc (e-tendering dan e-catalog) serta perkembangan kebijakan pengadaan untuk mengakselerasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Menurutnya, para sekretaris kementerian, sekjen kementerian, sekjen lembaga negara, sestama LPNK, dan sekjen/sekretaris lembaga non struktural, tidak melakukan pemborosan.
"Stop pemborosan. Dipilah lagi mana kegiatan yang tidak perlu dan menggunakan anggaran besar, harus disertai dengan outcome yang besar juga," tegas dia saat membuka rapat koordinasi di kantor Kementerian PAN-RB, Selasa (17/3/2015).
Dia mengatakan, masih banyak inefisiensi dalam penggunaan fasilitas negara. Hal tersebut menjadi landasan penyusunan Surat Edaran Menteri PANRB. "Ini adalah komitmen revolusi mental yang harus kita dukung bersama, dengan menggunakan anggaran sebijaksana mungkin," ungkapnya.
Dalam rakor dengan agenda pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), serta penyerapan anggaran TA 2015 tersebut, Yuddy meminta komitmen bersama mengenai tata kelola pemerintahan dan tugas-tugas sebagai aparatur sipil negara.
"Presiden ingin setiap instansi pemerintah lebih efektif lagi, serta meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mencapai visi, misi dan tujuan bersama," ujar Yuddy.
Dalam rakor tersebut juga mengagendakan pembahasan kebijakan penyelesaian penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), penyerapan anggaran K/L TA 2015 dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakselerasinya, perkembangan penerapan e-proc (e-tendering dan e-catalog) serta perkembangan kebijakan pengadaan untuk mengakselerasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
(izz)
Lihat Juga :
