Pajak Progresif Tekan Ketimpangan Sosial Ekonomi

Kamis, 19 Maret 2015 - 03:24 WIB
Pajak Progresif Tekan...
Pajak Progresif Tekan Ketimpangan Sosial Ekonomi
A A A
JAKARTA - Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak diimbangi dengan upaya mengatasi ketimpangan sosial yang makin melebar. Sebab itu, pemerintah harus menggenjot pajak progresif untuk dikembalikan ke masyarakat.

Rektor Kwik Kian Gie School of Business, Anthony Budiawan mengatakan, untuk mengurangi kesenjangan pendapatan maka harus dilakukan redistribusi pendapatan. Salah satunya melalui pajak progresif yang kemudian ditransfer dalam bentuk akses pada kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Penurunan kesenjangan sosial terlihat dari beberapa negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dimana pemerintahnya efektif menerapkan kebijakan fiskal melalui instrumen pajak. Anthony mencontohkan, gini ratio Amerika Serikat (AS) sebelum pajak (before tax gini ratio) masih diurutan ketujuh, lebih rendah dibandingkan Irlandia dan Inggris, dimana kedua negara memiliki kesenjangan sosial lebih besar.

"Tapi after tax gini ratio AS tertinggi, menduduki urutan pertama sebagai negara dengan kesenjangan sosial tertinggi diantara negara-negara OECD," kata Anthony, saat menghadiri seminar bertema 'Ironi Pembangunan Ekonomi: Kesenjangan Sosial Melebar' di Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Dia menyatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal di AS adalah yang terendah. Negara adi kuasa ini tidak melakukan redistribusi pendapatan yang baik dibandingkan Irlandia. Di Irlandia redistribusi pendapatan sangat baik, pendapatan masyarakat berpendapatan tinggi ditransfer dalam bentuk pajak untuk masyarakat berpendapatan rendah.

"Jadi peran pemerintah untuk menekan kesenjangan sosial sangat mudah yaitu melalui pajak, dan harapannya adalah yang progresif, yang semakin kaya pajaknya makin besar," ujarnya.
(dmd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Aksi Menuntut Reformasi...
Aksi Menuntut Reformasi Pegawai Pajak
Diskon Pajak Mobil Baru...
Diskon Pajak Mobil Baru Berlaku Mulai 1 Maret 2021
Negara yang Kaya Tanpa...
Negara yang Kaya Tanpa Memungut Pajak dari Rakyatnya
Indonesia Demam Pajak,...
Indonesia Demam Pajak, 5 Negara Ini Bebas Pajak
Kapolri: Polri akan...
Kapolri: Polri akan Kawal Kepatuhan Wajib Pajak untuk Bayar Pajak
Adaro Raih Penghargaan...
Adaro Raih Penghargaan Wajib Pajak
Berita Terkini
Tren Mobilitas Ramah...
Tren Mobilitas Ramah Lingkungan Meningkat, Pembiayaan Kendaraan Listrik MUF Melesat
3 jam yang lalu
Rupiah Amburadul Rp18...
Rupiah Amburadul Rp18 Ribu, Produk Rumah Tangga Unilever Bakal Naik Harga di Kuartal II 2026
3 jam yang lalu
Rupiah Terkapar, Dampaknya...
Rupiah Terkapar, Dampaknya Mulai Terasa ke Sektor Industri Nasional
4 jam yang lalu
PLN EPI, PLN Puslitbang...
PLN EPI, PLN Puslitbang dan ITERA Kolaborasi Kembangkan Tanaman Energi
5 jam yang lalu
Pelindo Sinergi Lokaseva...
Pelindo Sinergi Lokaseva Catat Kinerja Operasional Positif di Awal 2026
5 jam yang lalu
BRI Life Ungkap Peran...
BRI Life Ungkap Peran Mitra Stategis Selama 4 Dekade
6 jam yang lalu
Infografis
Indonesia Demam Pajak,...
Indonesia Demam Pajak, 5 Negara Ini Bebas Pajak
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved