Pajak Progresif Tekan Ketimpangan Sosial Ekonomi

JAKARTA - Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak diimbangi dengan upaya mengatasi ketimpangan sosial yang makin melebar. Sebab itu, pemerintah harus menggenjot pajak progresif untuk dikembalikan ke masyarakat.

Rektor Kwik Kian Gie School of Business, Anthony Budiawan mengatakan, untuk mengurangi kesenjangan pendapatan maka harus dilakukan redistribusi pendapatan. Salah satunya melalui pajak progresif yang kemudian ditransfer dalam bentuk akses pada kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Penurunan kesenjangan sosial terlihat dari beberapa negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dimana pemerintahnya efektif menerapkan kebijakan fiskal melalui instrumen pajak. Anthony mencontohkan, gini ratio Amerika Serikat (AS) sebelum pajak (before tax gini ratio) masih diurutan ketujuh, lebih rendah dibandingkan Irlandia dan Inggris, dimana kedua negara memiliki kesenjangan sosial lebih besar.

"Tapi after tax gini ratio AS tertinggi, menduduki urutan pertama sebagai negara dengan kesenjangan sosial tertinggi diantara negara-negara OECD," kata Anthony, saat menghadiri seminar bertema 'Ironi Pembangunan Ekonomi: Kesenjangan Sosial Melebar' di Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Dia menyatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal di AS adalah yang terendah. Negara adi kuasa ini tidak melakukan redistribusi pendapatan yang baik dibandingkan Irlandia. Di Irlandia redistribusi pendapatan sangat baik, pendapatan masyarakat berpendapatan tinggi ditransfer dalam bentuk pajak untuk masyarakat berpendapatan rendah.

"Jadi peran pemerintah untuk menekan kesenjangan sosial sangat mudah yaitu melalui pajak, dan harapannya adalah yang progresif, yang semakin kaya pajaknya makin besar," ujarnya.