Penerbitan Obligasi Daerah Butuh Keseriusan Pemda
Jum'at, 20 Maret 2015 - 13:37 WIB
Penerbitan Obligasi Daerah Butuh Keseriusan Pemda
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, penerbitan obligasi daerah (municipal bond) membutuhkan keseriusan dari pemerintah daerah (pemda).
Menurutnya, obligasi daerah saat ini sedang mengalami pasang surut lantaran tidak segera terealisasi. Karena itu, pihaknya mengusulkan audit Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) diserahkan ke Kantor Akuntan Publik (KAP), agar penerbitan obligasi lebih cepat karena sering tersendat atau tidak lolos di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski demikian, sebenarnya perkara tersebut bukan perkara pokok terkendalanya penerbitan obligasi. "Untuk penerbitan obligasi hanya cukup dengan keseriusan pemerintah daerah. Saya kira tidak terlalu sulit, yang perlu itu kesiapan kepala daerah," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (20/3/2015).
Menurut dia, ini tidak sekadar hanya kegiatan pemerintah daerah. Penerbitan obligasi daerah juga mesti menimbang kesiapan infrastruktur pendukung.
"Obligasi daerah kita jajaki, saya kira tidak mudah. Kita siapkan infratrukturnya terutama kesiapan pemerintah daerah mesti ada Sumber Daya Manusia (SDM) dan kantornya," tandas Muliaman.
Menurutnya, obligasi daerah saat ini sedang mengalami pasang surut lantaran tidak segera terealisasi. Karena itu, pihaknya mengusulkan audit Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) diserahkan ke Kantor Akuntan Publik (KAP), agar penerbitan obligasi lebih cepat karena sering tersendat atau tidak lolos di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski demikian, sebenarnya perkara tersebut bukan perkara pokok terkendalanya penerbitan obligasi. "Untuk penerbitan obligasi hanya cukup dengan keseriusan pemerintah daerah. Saya kira tidak terlalu sulit, yang perlu itu kesiapan kepala daerah," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (20/3/2015).
Menurut dia, ini tidak sekadar hanya kegiatan pemerintah daerah. Penerbitan obligasi daerah juga mesti menimbang kesiapan infrastruktur pendukung.
"Obligasi daerah kita jajaki, saya kira tidak mudah. Kita siapkan infratrukturnya terutama kesiapan pemerintah daerah mesti ada Sumber Daya Manusia (SDM) dan kantornya," tandas Muliaman.
(izz)
Lihat Juga :
