Politisi Masuk BUMN, Pemerintah Diminta Ubah Cara Pandang

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta mengubah cara pandang mengenai penempatan orang di perusahaan negara. Hal ini menanggapi masuknya para politisi menjadi komisaris di perbankan pelat merah tersebut.

Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Deni Daruri mengemukakan, pemerintah seharusnya jangan memandang pergantian direksi dan komisaris sebatas mengganti orang. Namun, faktor kemampuan dan latar belakang juga harus menjadi penentu.

"Karena melihatnya hanya sekadar mengganti direksi. Kan itu yang enggak benar. Harusnya pemerintahan Jokowi mengubah gaya seperti itu," ujarnya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (20/3/2015).

Menurut Deni, pemerintah seharusnya terlebih dahulu membuat kerangka acuan awal bagaimana perbankan BUMN menghadapi tantangan global. Kemudian setelah itu, baru menentukan orang-orang yang akan menduduki posisi tersebut.

"Ini kan karena enggak ada kerangka bagiamana perbankan BUMN menjadi lebih baik, akhirnya semua dimasukkan politisi lah atau orang-orang yang punya kaitan dengan partai politik lah," imbuhnya.

Dia menegaskan, langkah pemerintah yang asal menempatkan para politisi menduduki posisi strategis tersebut bisa jadi akan menghambat kinerja perusahaan. Terlebih, arah perbankan pelat merah tersebut masih tidak jelas dan rentan kalah dalam persaingan di pasar global.

"Tentukan dulu arah perbankan BUMN kemana. Baru deh silakan yang mau jadi direktur ini target kalian. Kan pada daftar ini enggak jelas programnya, tarik saja dari politisi. Nanti begitu ada gangguan gimana kita mau bersaing. Udah enggak zamannya. Kasih tahu tuh Presiden (Jokowi)," tegas Deni.