Rugi 35%, Nelayan Desak KKP Cabut Larangan Transhipment

DENPASAR - Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencabut peraturan larangan transhipment atau bongkar muat di tengah laut.

Ketua DPP ATLI Kasdi Taman mengatakan, adanya peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan No 57 sangat menyusahkan para nelayan. Atas dasar itu, pihaknya meminta KKP segera membuka atau memperbolehkan para nelayan mengangkut atau bongkar muat di tengah laut.

Semenjak peraturan itu diberlakukan, para nelayan yang tergabung dalam ATLI mengalami kerugian sekitar 35%. "Apabila peraturan KKP terkait transhipment ini akan diberlakukan terus maka kami akan rugi, bahkan kami akan gulung tikar. Baru beberapa bulan ini kami sudah rugi sekitar 35% apabila itu nantinya akan diteruskan bangkrut kita," ungkapnya di kantor ATLI, Denpasar, Selasa (24/3/2015).

Sayangnya, dia tidak mau menjelaskan berapa angka pasti kerugian yang ditanggung nelayan. Namun, yang jelas dari volume ikan munurun. Sebelum kebijakan itu diberlakukan pihaknya mampu mengambil ikan sekitar 1.500 ton hingga 2.000 ton per hari, tapi kini volumenya hanya 750 ton per hari.

Dia menambahkan, Indonesia memiliki target untuk menjadi poros maritim, penyuplai ikan segar di dunia. Bila hal tersebut ditargetkan Indonesia, maka transhipment itu harus dicabut.

"Kita targetnya kirim ikan segar yang fresh. Apabila kebijakan itu diberlakukan terus maka Indonesia tidak bisa menyuplai ikan segar. Indonesia menjadi poros maritime atau pensuplai terbesar itu hanya mimpi," ungkapnya.

Adanya kebijakan ini agar para nelayan tidak langsung menjual ikan ke negara-negara terdekat. Tetapi KKP juga harus ingat menjaga mutu dan kualitas ikan itu sendiri.

"Kesegaran ikan itu hanya bertahan 15 hari, dan dalam 15 hari itu sudah ada dinegara tujuan, kalau sudah lewat itu sudah mati. Sudah tidak bisa dijual, habis sudah kita," jelasnya.