Apresiasi untuk Program Sejuta Rumah

Rencana pemerintah untuk menambah porsi pembiayaan pemerintah dari 75% menjadi 90% untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadikan suku bunga FLPP menurun dari 7,25%menjadi 5%.

Hal ini tentunya akan sangat meringankan konsumen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah. Rencana ini menyusul beberapa kebijakan yang juga meringankan konsumen dari DP sebesar 1%dan bantuan uang muka sebesar Rp4 juta.

Namun, hal ini perlu dicermati konsumen karena dengan keringanan uang muka dan besaran uang muka, maka nilai kreditnya pun akan lebih tinggi sehingga cicilan juga tinggi, dibandingkan bila uang mukanya lebih besar. Dulu cicilan konsumen berkisar antara Rp800.000-Rp1 jutaan per bulan, namun dengan uang muka yang rendah,maka nilai cicilan akan bergerak naik menjadi Rp1 juta-Rp1,2 jutaan per bulan.

Meskipun relatif kecil, tetap itu akan membebani, khususnya masyarakat MBR dengan penghasilan maksimum Rp4 juta per bulan. Karenanya, konsumen diminta untuk tetap “jujur” pada kemampuan cicilnya. Jangan sampai nanti terbebani danmenjadi kredit macet. Namun, dengan adanya penurunan suku bunga, diperkirakan nilai cicilan akan lebih rendah lagi.

Indonesia Property Watch memperkirakan akan terjadi peningkatan pasar FLPP sebesar 5%akibat penurunan suku bunga, dan sebesar minimal 15% untuk kebijakan besaran uang muka. Sebenarnya peningkatan pasar FLPP akan dapat lebih besar terkait rendahnya besaran uang muka.

Namun, ketika pasar permintaan meningkat, yang dikhawatirkan adalah ketersediaan pasokan yang berkurang. Berkurangnya pasokan rumah FLPP ini lebih karena banyaknya pengembang yang mulai beralih ke segmen menengah menyusul sulitnya mendapatkan harga tanah yang sesuai untuk dibangun rumah FLPP.

Karenanya, Indonesia Property Watch meminta pemerintah untuk melanjutkan program sejuta rumah dengan juga memikirkan dari sisi supply. Sisi supply ini akan sangat terkait dengan ketersediaan bank tanah yang seharusnya sudah dipikirkan pemerintah sehingga kebijakan yang ada tidak menjadi kosong. Itu karena sisi supply yang terabaikan. Tanpa itu program sejuta rumah mungkinmasih harus bermimpi.

Indonesia Property Watch menilai langkah pemerintah saat ini merupakan langkah konkret yang dilakukan dan membumi. Besaran uang muka sejak dua tahun yang lalu telah diusulkan Indonesia Property Watch bahkan untuk menjadi 0%. Namun, dengan sistem perbankan yang ada tidak dimungkinkan uang muka menjadi 0%. Penurunan uang muka ini sangat mendorong masyarakat MBR untuk dapat membeli rumah.

Untuk urusan bantuan uang muka Rp4 juta pun akan menjadi sebuah bantuan bagi masyarakat MBR untuk dapat merealisasikan pembelian rumah secepatnya dibandingkan dengan bantuan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) yang saat ini diberikan hanya untuk pengembang rumah subsidi sebesar Rp 4,2 juta per unit rumah.

Indonesia PropertyWatch mengusulkan untuk menghapuskan bantuan PSU untuk pengembang tersebut dan dialihkan anggarannya untuk bantuan uang muka yang langsung kepada pasar konsumen. Karena bantuan PSU banyak yang diselewengkan dan menjadi dana bancakan pihak-pihak tertentu.

Dengan bantuan uang muka ini, maka diperkirakan pasar rumah menengah bawah akanmakin meningkat. Karena saat ini, masalah terbesar dalam pembelian rumah adalah ketidaksanggupan masyarakat untuk menyediakan besaran uang muka. Namun, ada yang perlu diperhatikan pemerintah, jangan sampai masyarakat menjadi terjebak dengan kondisi ini.

Saat ini pasokan rumah subsidi sangat terbatas, dan lokasi rumah yang ada semakin jauh dari tempat kerja karena harga tanah yang semakin tinggi. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan biaya transportasi dan sarana transportasi yang mendukung. Itu karena akan sangat disayangkan bila masyarakat membeli rumah, namun kemudian karena alasan jauh dan tidak ada transportasi, maka kemudian rumah tersebut menjadi tidak dihuni.

Dengan demikian, selain urusan pembiayaan, pemerintah harus terus mengupayakan ketersediaan bank tanah sehingga dengan jaminan pasokan tanah yang ada dapat dibangun rumah untuk rakyat sesuai target yang ada. Pemerintah sebaiknya mempunyai target penyerapan yang tepat sasaran dan jangan semata-mata target pembangunan fisik, namun kemudian tidak ada yang menghuni. Langkah yang diambil pemerintah saat ini seharusnya lebih baik dari Kementerian Perumahan Rakyat sebelumnya.

Ali Tranghanda
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch