Saran Indef untuk Perbaiki Tata Niaga Pangan
Saran Indef untuk Perbaiki Tata Niaga Pangan
A
A
A
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai sistem tata niaga pangan di Indonesia tidak berjalan baik. Hal ini mengakibatkan sistem rantai pasok komoditas pangan tidak efisien, dan berpotensi maraknya kartel dalam perdagangan pangan.
Peneliti Indef Mohammad Reza Hafiz mengatakan, untuk memperbaiki tata niaga pangan di Indonesia, pemerintah perlu menggenjot produksi dan produktivitas, serta efisiensi usaha tani dan tata niaga komoditas pangan di sektor hulu.
"Swasembada pangan lokal wajib ditopang konsistensi kebijakan dalam perbaikan infrastruktur, perluasan lahan, perbaikan sistem informasi harga, pasar, dan teknologi," tuturnya dalam diskusi bulanan Indef "Mengurai dan Menjinakkan Kartel Ekonomi" di kantor Indef, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah juga diminta merevitalisasi peran dan kapasitas Bulog dalam mengelola pangan strategis. "Ini dilakukan dengan instrumen stabilisasi seperti stok komoditas, harga, mekanisme impor, dan anggaran," imbuh dia.
Menurut Reza, pengembangan agroindustri pedesaan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan kesejahteraan petani juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera dilakukan.
"Akses pembiayaan pertanian dan perlindungan pemberdayaan petani melalui bank pertanian dan asuransi pertanian, serta perlunya penegakan hukum dalam menguatkan fungsi KPPU melalui amandemen UU Nomor 5 tahun 1999," pungkasnya.
Peneliti Indef Mohammad Reza Hafiz mengatakan, untuk memperbaiki tata niaga pangan di Indonesia, pemerintah perlu menggenjot produksi dan produktivitas, serta efisiensi usaha tani dan tata niaga komoditas pangan di sektor hulu.
"Swasembada pangan lokal wajib ditopang konsistensi kebijakan dalam perbaikan infrastruktur, perluasan lahan, perbaikan sistem informasi harga, pasar, dan teknologi," tuturnya dalam diskusi bulanan Indef "Mengurai dan Menjinakkan Kartel Ekonomi" di kantor Indef, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah juga diminta merevitalisasi peran dan kapasitas Bulog dalam mengelola pangan strategis. "Ini dilakukan dengan instrumen stabilisasi seperti stok komoditas, harga, mekanisme impor, dan anggaran," imbuh dia.
Menurut Reza, pengembangan agroindustri pedesaan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan kesejahteraan petani juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera dilakukan.
"Akses pembiayaan pertanian dan perlindungan pemberdayaan petani melalui bank pertanian dan asuransi pertanian, serta perlunya penegakan hukum dalam menguatkan fungsi KPPU melalui amandemen UU Nomor 5 tahun 1999," pungkasnya.
(izz)
Explore More