Revisi Harga BBM, Pemerintah Dinilai Tak Rasional
Kamis, 26 Maret 2015 - 15:28 WIB
Revisi Harga BBM, Pemerintah Dinilai Tak Rasional
A
A
A
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah Indonesia tidak rasional dengan kembali merencanakan revisi harga BBM pada 1 April.
Pasalnya, beberapa waktu lalu pemerintah mengatakan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) menguntungkan.
"Ini jadinya galau banget gitu. Pemerintah enggak jelas juga, satu sisi kemarin bilang bahwa depresiasi menguntungkan, menyebabkan surplus, tapi ini mau direvisi untuk harga minyak," ujar Direktur Indef Enny Sri Hartati di kantor Indef, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Dia mengatakan, pernyataan International Monetary Fund (IMF) yang menyatakan bahwa rata-rata harga minyak tahun ini di kisaran USD30 per barel juga tidak rasional. Sebab, selang sehari pernyataan tersebut dilontarkan, harga minyak dunia kembali melonjak.
"Jadi, ini memang yang harus dihitung betul adalah bagaimana kemampuan pemerintah memproyeksi (kenaikan harga minyak dunia). Ini kan harus dihitung," imbuhnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memiliki patokan harga rata-rata minyak dunia per enam bulan. Dengan demikian, harga BBM nantinya mengacu pada patokan harga tersebut yang diambil di kisaran tengah dari harga patokan tersebut.
"Pemerintah harus tahu betul rata-rata (minyak dunia) per enam bulan berapa, nanti pemerintah ambil harga jualnya jangan pas, tapi di tengah-tengah. Misalnya dalam enam bulan rata-rata ini di USD50, nah ketika USD50 itu rata-rata harga jualnya misalnya Rp6.800/USD. Jangan dipasin di situ, jadi harus di-range tengah," terang Enny.
Hal tersebut nantinya akan meringankan pekerjaan pemerintah untuk merevisi harga BBM per bulannya. "Ketika harga turun, pemerintah juga enggak harus menurunkan. Ketika harga naik sedikit, pemerintah enggak harus menaikkan. Jadi yang penting stabilitas harga BBM itu penting," katanya.
Sebab, sambung Enny, pelepoasan harga BBM kepada mekanisme pasar secara total akan menyebabkan masalah yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan, Indonesia masih menghadapi rigiditas harga.
"Begitu harga naik, pasti naik, ketika harga turun pasti turun. Ini yang harus dijaga, selama masalah rigiditas harga ini belum diselesaikan," tandas dia.
(Baca: Pemerintah Beri Sinyal Naikkan Harga BBM Awal April)
Pasalnya, beberapa waktu lalu pemerintah mengatakan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) menguntungkan.
"Ini jadinya galau banget gitu. Pemerintah enggak jelas juga, satu sisi kemarin bilang bahwa depresiasi menguntungkan, menyebabkan surplus, tapi ini mau direvisi untuk harga minyak," ujar Direktur Indef Enny Sri Hartati di kantor Indef, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Dia mengatakan, pernyataan International Monetary Fund (IMF) yang menyatakan bahwa rata-rata harga minyak tahun ini di kisaran USD30 per barel juga tidak rasional. Sebab, selang sehari pernyataan tersebut dilontarkan, harga minyak dunia kembali melonjak.
"Jadi, ini memang yang harus dihitung betul adalah bagaimana kemampuan pemerintah memproyeksi (kenaikan harga minyak dunia). Ini kan harus dihitung," imbuhnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memiliki patokan harga rata-rata minyak dunia per enam bulan. Dengan demikian, harga BBM nantinya mengacu pada patokan harga tersebut yang diambil di kisaran tengah dari harga patokan tersebut.
"Pemerintah harus tahu betul rata-rata (minyak dunia) per enam bulan berapa, nanti pemerintah ambil harga jualnya jangan pas, tapi di tengah-tengah. Misalnya dalam enam bulan rata-rata ini di USD50, nah ketika USD50 itu rata-rata harga jualnya misalnya Rp6.800/USD. Jangan dipasin di situ, jadi harus di-range tengah," terang Enny.
Hal tersebut nantinya akan meringankan pekerjaan pemerintah untuk merevisi harga BBM per bulannya. "Ketika harga turun, pemerintah juga enggak harus menurunkan. Ketika harga naik sedikit, pemerintah enggak harus menaikkan. Jadi yang penting stabilitas harga BBM itu penting," katanya.
Sebab, sambung Enny, pelepoasan harga BBM kepada mekanisme pasar secara total akan menyebabkan masalah yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan, Indonesia masih menghadapi rigiditas harga.
"Begitu harga naik, pasti naik, ketika harga turun pasti turun. Ini yang harus dijaga, selama masalah rigiditas harga ini belum diselesaikan," tandas dia.
(Baca: Pemerintah Beri Sinyal Naikkan Harga BBM Awal April)
(izz)
Lihat Juga :
