Kartu Sakti Jokowi Disinyalir Rawan Penyelewengan
Jum'at, 27 Maret 2015 - 15:31 WIB
Kartu Sakti Jokowi Disinyalir Rawan Penyelewengan
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, kartu sakti yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disinyalir rawan penyelewengan.
Menurutnya, kartu sakti tersebut bisa dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab dan bisa diperjualbelikan secara bebas. Atas dasar itu, dia ragu jika sistem tersebut digunakan untuk subsidi langsung elpiji.
"Kalau itu sistemnya masih enggak bagus, ya jangan dulu diterapkan. Tapi bukan berarti menundanya juga yang terlalu lama, sehingga membuat susah rakyat," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/3/2015).
Sebab itu, lanjut Marwan, skema subsidi langsung tersebut harus dikaji ulang dan diperbaiki. Sehingga konsepnya bisa berjalan dengan baik, dan jumlah subsidinya bisa berkurang.
"Kalau tidak, sama saja kita mengulang. Dulu kan elpiji dipakai karena minyak tanah subsidinya sudah terlalu besar. Sekarang harganya rendah, subsidi sama lagi. Itu tidak memecahkan masalah. Untuk mengurangi subsidi di APBN yang sebetulnya mensubsidi orang mampu, kita mau ada solusi, sistemnya harus beres," tandasnya.
Menurutnya, kartu sakti tersebut bisa dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab dan bisa diperjualbelikan secara bebas. Atas dasar itu, dia ragu jika sistem tersebut digunakan untuk subsidi langsung elpiji.
"Kalau itu sistemnya masih enggak bagus, ya jangan dulu diterapkan. Tapi bukan berarti menundanya juga yang terlalu lama, sehingga membuat susah rakyat," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/3/2015).
Sebab itu, lanjut Marwan, skema subsidi langsung tersebut harus dikaji ulang dan diperbaiki. Sehingga konsepnya bisa berjalan dengan baik, dan jumlah subsidinya bisa berkurang.
"Kalau tidak, sama saja kita mengulang. Dulu kan elpiji dipakai karena minyak tanah subsidinya sudah terlalu besar. Sekarang harganya rendah, subsidi sama lagi. Itu tidak memecahkan masalah. Untuk mengurangi subsidi di APBN yang sebetulnya mensubsidi orang mampu, kita mau ada solusi, sistemnya harus beres," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
