Serahkan Cilamaya ke Asing, RI seperti Tak Berdaulat
Sabtu, 28 Maret 2015 - 19:31 WIB
Serahkan Cilamaya ke Asing, RI seperti Tak Berdaulat
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara mengungkapkan, langkah pemerintah menyerahkan kajian pembangunan Pelabuhan Cilamaya kepada asing menjadikan Indonesia seperti negara yang tidak berdaulat. Saat ini, kajian pelabuhan tersebut dilakukan oleh Japan International Cooperation (JICA).
Menurutnya, jika kajian tersebut hanya dilakukan oleh satu lembaga, maka tidak ada pertimbangan lain mengenai rencana pembangunan pelabuhan tersebut. "Kalau hanya satu saja kriteria yang jadi pertimbangan, kita seperti tidak punya negara. Kemana Presiden? Kemana Menko Perekonomian?" tuturnya dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (28/3/2015).
Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan untuk menginstruksikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam memimpin kajian mengenai pembangunan pelabuhan kontroversial tersebut.
"Kalau kajian hanya dilakukan asing, kita seperti tidak punya kedaulatan. Pak Jokowi harus lead untuk Bappenas memimpin kajian ini," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bappenas diminta mengambil alih mengenai kajian pembangunan Pelabuhan Cilamaya dari JICA. Selama ini, pemerintah meminta bantuan perusahaan asal Jepang tersebut untuk melakukan kajian mengenai Pelabuhan Cilamaya.
Marwan menuturkan, peran pemerintah dalam kajian dan pembangunan pelabuhan kontroversial tersebut haruslah dominan. Kajian tersebut jangan hanya diserahkan kepada JICA.
"Untuk pindah ini perlu ada peran pemerintah yang dominan, tidak hanya menyerahkan ke JICA. Karena kepentingannya hanya bisnis Jepang dan industri automotif produk Jepang yang membonceng disana," tuturnya.
Seperti diketahui, pembangunan pelabuhan di Cilamaya tersebut akan mengganggu kegiatan operasional migas dari anak usaha PT Pertamina (Persero), yaitu Offshore North West Java (ONWJ).
Menurutnya, jika kajian tersebut hanya dilakukan oleh satu lembaga, maka tidak ada pertimbangan lain mengenai rencana pembangunan pelabuhan tersebut. "Kalau hanya satu saja kriteria yang jadi pertimbangan, kita seperti tidak punya negara. Kemana Presiden? Kemana Menko Perekonomian?" tuturnya dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (28/3/2015).
Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan untuk menginstruksikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam memimpin kajian mengenai pembangunan pelabuhan kontroversial tersebut.
"Kalau kajian hanya dilakukan asing, kita seperti tidak punya kedaulatan. Pak Jokowi harus lead untuk Bappenas memimpin kajian ini," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bappenas diminta mengambil alih mengenai kajian pembangunan Pelabuhan Cilamaya dari JICA. Selama ini, pemerintah meminta bantuan perusahaan asal Jepang tersebut untuk melakukan kajian mengenai Pelabuhan Cilamaya.
Marwan menuturkan, peran pemerintah dalam kajian dan pembangunan pelabuhan kontroversial tersebut haruslah dominan. Kajian tersebut jangan hanya diserahkan kepada JICA.
"Untuk pindah ini perlu ada peran pemerintah yang dominan, tidak hanya menyerahkan ke JICA. Karena kepentingannya hanya bisnis Jepang dan industri automotif produk Jepang yang membonceng disana," tuturnya.
Seperti diketahui, pembangunan pelabuhan di Cilamaya tersebut akan mengganggu kegiatan operasional migas dari anak usaha PT Pertamina (Persero), yaitu Offshore North West Java (ONWJ).
(dmd)
Lihat Juga :
