Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg Tak Untungkan Negara
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, dari kenaikan harga elpiji 12 kg yang dilakukan secara diam-diam oleh PT Pertamina, tidak ada manfaatnya untuk negara. Bahkan, hanya akan menghasilkan keributan.
Dia menegaskan, keuntungan bagi pemerintah tidak ada meskipun ada untuk Pertamina. Namun hal itu sama saja lantaran Pertamina juga milik pemerintah.
"Nah ini, antara 12 kg dan 3 kg (elpiji), kalau harga naik, Pertamina memang untungnya naik, pemerintah (kalau elpiji 3 kg kan subsidi) ruginya juga naik. Jadi untung di Pertamina, tapi di pemerintah akan ada kerugian. Kalau dijumlah itu bakalan sama. Sehingga menaikkan harga 12 kg itu tidak ada manfaatnya bagi negara," ujar Kardaya kepada Sindonews di Jakarta, Kamis (2/4/2015).
Masyarakat saat ini, lanjut dia sedang melakukan aksi gembar gembor meskipun Pertamina sedang meraup untung.
"Pertamina untungnya nambah tapi pemerintah rugi nambah. Pertamina dan pemerintah itu kan sama saja. Artinya milik negara si Pertamina. Ya seperti bapak dengan anak. Kalau anaknya untung, ngambil uang bapaknya, ya bapaknya rugi juga. Kan gitu. Enggak ada uang dari luar," terangnya.
Jadi, sebaiknya elpiji 12 kg dan 3 kg selisih harganya jangan terlalu jauh. Kalau perlu disamakan saja harganya. "Jika perlu malah yang 12 kg lebih murah. Kan itu partai besar," kata dia.
Menurutnya, hal ini juga untuk mengurangi gep antara si pemakai gas 3 kg dan 12 kg yang selama ini terbataskan beberapa kalangan.
"Karena gini, tidak boleh ada batasan pengguna elpiji 12 kg hanya boleh di pakai sama si A, si B saja dan 3 kg dipakai buat si dia saja, harusnya enggak ada batasan. Untuk semua saja. Sehingga orangg bisa memilih. Kalau 12 kg yang naik terus, masyarakat ini dipaksa untuk pakai yang 3 kg kan. Nah negara itu, makin banyak yang pakai 12 kg, maka makin baik karena ongkosnya jadi lebih murah," pungkas Kardaya.
(Baca: Diam-diam Pertamina Naikkan Harga Elpiji 12 Kg).
Dia menegaskan, keuntungan bagi pemerintah tidak ada meskipun ada untuk Pertamina. Namun hal itu sama saja lantaran Pertamina juga milik pemerintah.
"Nah ini, antara 12 kg dan 3 kg (elpiji), kalau harga naik, Pertamina memang untungnya naik, pemerintah (kalau elpiji 3 kg kan subsidi) ruginya juga naik. Jadi untung di Pertamina, tapi di pemerintah akan ada kerugian. Kalau dijumlah itu bakalan sama. Sehingga menaikkan harga 12 kg itu tidak ada manfaatnya bagi negara," ujar Kardaya kepada Sindonews di Jakarta, Kamis (2/4/2015).
Masyarakat saat ini, lanjut dia sedang melakukan aksi gembar gembor meskipun Pertamina sedang meraup untung.
"Pertamina untungnya nambah tapi pemerintah rugi nambah. Pertamina dan pemerintah itu kan sama saja. Artinya milik negara si Pertamina. Ya seperti bapak dengan anak. Kalau anaknya untung, ngambil uang bapaknya, ya bapaknya rugi juga. Kan gitu. Enggak ada uang dari luar," terangnya.
Jadi, sebaiknya elpiji 12 kg dan 3 kg selisih harganya jangan terlalu jauh. Kalau perlu disamakan saja harganya. "Jika perlu malah yang 12 kg lebih murah. Kan itu partai besar," kata dia.
Menurutnya, hal ini juga untuk mengurangi gep antara si pemakai gas 3 kg dan 12 kg yang selama ini terbataskan beberapa kalangan.
"Karena gini, tidak boleh ada batasan pengguna elpiji 12 kg hanya boleh di pakai sama si A, si B saja dan 3 kg dipakai buat si dia saja, harusnya enggak ada batasan. Untuk semua saja. Sehingga orangg bisa memilih. Kalau 12 kg yang naik terus, masyarakat ini dipaksa untuk pakai yang 3 kg kan. Nah negara itu, makin banyak yang pakai 12 kg, maka makin baik karena ongkosnya jadi lebih murah," pungkas Kardaya.
(Baca: Diam-diam Pertamina Naikkan Harga Elpiji 12 Kg).
(izz)