Kebijakan Pemerintah Tak Mempan Kuatkan Rupiah

JAKARTA - Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menyatakan, kebijakan pemerintah yang dicanangkan untuk mengatasi nilai tukar tidak akan berdampak banyak terhadap penguatan rupiah.

Pengamat Ekonomi Politik AEPI Kusfiardi Sutan Majo Endah menuturkan, kebijakan tersebut justru berpotensi membuat penerimaan negara hilang lantaran ada fasilitas keringanan pajak.

Selain itu, keharusan menggunakan Letter of Credit (L/C) untuk eksportir barang tertentu juga berpotensi dinikmati oleh lembaga keuangan asing.

"Jadi ini harus dijadikan perhatian oleh pemerintah. Karena kalau tidak, justru bisa jadi bumerang," katanya kepada Koran Sindo, belum lama ini.

Menurutnya, pemerintah seharusnya dapat mengurangi beban-beban yang tidak perlu di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Karena, anggaran itu sebenarnya bisa direalokasikan untuk menurunkan kebutuhan dolar guna impor bahan pangan.

"Dana ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengintensifkan produksi pangan kita. Sehingga impor pangan bisa ditekan bahkan dihilangkan," jelas dia.

Dukungan pemerintah tersebut, lanjut Kusfiardi, dapat menciptakan kembali suatu gairah sektor pangan di Indonesia.

Pemerintah juga seharusnya fokus agar menahan efek pelemahan rupiah tidak merembet dan memengaruhi harga bahan pokok yang jelas memberatkan masyarakat.