Pelemahan Rupiah Harus Disikapi Tindakan Kebijakan
Minggu, 05 April 2015 - 21:11 WIB
Pelemahan Rupiah Harus Disikapi Tindakan Kebijakan
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi Sutan Majo Endah menganggap, paket kebijakan yang dirilis Jokowi-JK tidak bisa mengatasi pelemahan rupiah lantaran tekanan rupiah yang timbul akan kebutuhan dolar yang tinggi.
Di luar itu, ada hot money yang ditarik keluar atau capital outflow. "Jadi pemerintah harus hati-hati dengan situasi yang ada, saya kira dalam situasi seperti ini yang harus jadi prioritas pemerintah yakni bagaimana menekan kebutuhan dolar dari sisi impornya. Itu saja yang difokuskan," tandasnya kepada koran sindo, belum lama ini.
Menurutnya, yang harus disadari oleh pemerintah adalah pelemahan rupiah tidak bisa disikapi dengan‎ rencana kebijakan tapi harus ada tindakan kebijakan. Di mana, tindakan kebijakan itu harus berkorelasi dengan menurunnya kebutuhan terhadap dolar dalam transaksi ekonomi Indonesia.
Dia menjelaskan, jika pemerintah tidak mengarah ke sana, maka efeknya justru bisa memperburuk nilai tukar rupiah. Karena pemerintah dianggap tidak paham masalah atau tidak serius dalam menangani masalah.
Contohnya, lanjut Kusfiardi, kalau pemerintah memang serius dalam menangani rupiah, seharusnya ada tindakan alternatif untuk menurunkan impor bahan pangan. "Nah itu sekaligus bisa menurunkan kebutuhan dolar untuk impor pangan," ucapnya.
Apabila langkah-langkah itu tidak dilakukan pemerintah, maka pemerintah tidak menunjukan keseriusan sebenarnya, hanya mencoba main-main di opini.
Di luar itu, ada hot money yang ditarik keluar atau capital outflow. "Jadi pemerintah harus hati-hati dengan situasi yang ada, saya kira dalam situasi seperti ini yang harus jadi prioritas pemerintah yakni bagaimana menekan kebutuhan dolar dari sisi impornya. Itu saja yang difokuskan," tandasnya kepada koran sindo, belum lama ini.
Menurutnya, yang harus disadari oleh pemerintah adalah pelemahan rupiah tidak bisa disikapi dengan‎ rencana kebijakan tapi harus ada tindakan kebijakan. Di mana, tindakan kebijakan itu harus berkorelasi dengan menurunnya kebutuhan terhadap dolar dalam transaksi ekonomi Indonesia.
Dia menjelaskan, jika pemerintah tidak mengarah ke sana, maka efeknya justru bisa memperburuk nilai tukar rupiah. Karena pemerintah dianggap tidak paham masalah atau tidak serius dalam menangani masalah.
Contohnya, lanjut Kusfiardi, kalau pemerintah memang serius dalam menangani rupiah, seharusnya ada tindakan alternatif untuk menurunkan impor bahan pangan. "Nah itu sekaligus bisa menurunkan kebutuhan dolar untuk impor pangan," ucapnya.
Apabila langkah-langkah itu tidak dilakukan pemerintah, maka pemerintah tidak menunjukan keseriusan sebenarnya, hanya mencoba main-main di opini.
(izz)
