Rumah Buruh Dibantu BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan menggelontorkan investasi hingga Rp25 triliun untuk membantu pengadaan perumahan bagi pekerja.

Rencana tersebut dipastikan segera terealisasi, setelah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian merevisi Peraturan Pemerintah No (PP) No 99/2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam PP tersebut, salah satu aturan yang direvisi adalah terkait peningkatan alokasi dana portofolio investasi ke sektor properti.

Nantinya, porsi investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor properti akan dinaikkan menjadi 10-30% dari sebelumnya hanya 5%. Hal ini sejalan dengan program BPJS Ketenagakerjaan yakni penyediaan perumahan untuk pekerja. Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, revisi aturan tersebut untuk meningkatkan dukungan kesejahteraan bagi para pekerja.

”Kita ingin menambah persentase investasi ke arah properti. Total yang ingin dialokasikan sebesar Rp25 triliun,” ucap Elvyn, seusai Rapat Koordinasi BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta kemarin. Dalam pelaksanaannya, ujar Elvyn, penempatan dana investasi tersebut bisa dilakukan dengan membeli obligasi perusahaan- perusahaan properti yang ingin menerbitkan surat utang. Kendati demikian, penempatan investasi tersebut tidak akan memengaruhi porsi investasi lain seperti deposito.

”Pendapatan deposito tetap kami targetkan dalam setahun mencapai 2832%,” tuturnya. Sejauh ini, ujar dia, deposito BPJS Ketenagakerjaan sudah memberikan kontribusi pendapatan 8%. ”Posisi amannya di kisaran 30% untuk menopang likuiditas,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut BPJS Ketenagakerjaan juga menyatakan bahwa kenaikan premi menjadi 8% kemungkinan akan disetujui, di mana 5% untuk perusahaan dan 3% untuk pekerja. Namun, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya belum dapat mengabulkan permintaan tersebut karena harus ada pertimbangan lebih lanjut.

”Fokusnya sekarang pada penambahan perluasan sektor investasi dengan dana yang ada terlebih dahulu. Jadi, BPJS Ketenagakerjaan mengajukan investasi langsung agar menjadi 10% dari yang sebelumnya 5%,” ujarnya. Adapun, Sofyan menyampaikan bahwa investasi langsung sektor perbankan tetap sebesar 20%. Dia juga memastikan, investasi BPJS Ketenagakerjaan bukan digunakan 100% untuk pembelian perumahan bagi pekerja. Teknisnya, pekerja akan diberikan bantuan uang muka dan menggunakan dana dari mereka sendiri sampai dengan 30%.

”Tentunya dana BPJS tidak hanya untuk membeli, namun juga berguna untuk dana perbaikan, sebagaimana rumah tersebut harus telah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” paparnya. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R Irianto Simbolon menilai, rencana perluasan investasi BPJS Ketenagakerjaan ke sektor properti dirancang untuk meningkatkan program jaminan sosial bagi pekerja.

”Revisi ini menunjukkan bagaimana investasi dari lembaga pengelola bisa lebih bermanfaat selain dari jaminan sosial yang memang sudah seharusnya,” ucapnya.

Rabia edra