BTN Siap Dukung Program 1 Juta Rumah
BTN Siap Dukung Program 1 Juta Rumah
A
A
A
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meminta dukungan kepada DewanPerwakilanRakyat (DPR) khususnya Komisi XI dalam mengimplementasikan program pembangunan 1 juta rumah.
Dukungan yang diminta terkait masalah perizinan, pembebasan lahan dan pembiayaan. ”Ada tiga hal yang kami minta didukung oleh DPR yakni perizinan, pembebasan lahan dan pembiayaan. Jika tiga hal ini didukung maka program pembangunan 1 juta rumah yang dicanangkan pemerintah akan berjalan dengan mulus,” ujar Direktur Utama BTN Maryono seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan, dukungan DPR sangat diperlukan untuk memangkas perizinan yang selama ini juga menjadi kendala dalampembangunan perumahan. Selain itu, pembebasan lahan yang sangat sulit juga sering kali menghambat para pengembang untuk membangun rumah. Terkait dengan pembiayaan, lanjut Maryono, BTN sangat berterima kasih kepada DPR yang mengusulkan agar pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada perseroan.
Dia berharap, PMN yang dikucurkan pemerintah bisa mencapai Rp5 triliun. ”Kalau pembiayaan 1 juta rumah tentu BTN tidak bisa sendiri, makanya PMN sangat kami perlukan di samping kami akan mencari pendanaan dari sumber lainnya,” tegas Maryono. Anggota Komisi XI Gus Irawan menegaskan, DPR akan mendukung program BTN terkait pembangunan 1 juta rumah.
Mengenai masalah pembiayaan, jika dirasa modal BTN kurang, maka DPR akan mengusulkan kepada pemerintah agar modalnya ditambah melalui PMN. ”Jadi kalau memang modalnya kurang, malah DPR yang usul agar pemerintah memberikan PMN kepada BTN meski pemberiannya harus bertahap,” katanya. Gus Irawan mengungkapkan, sebagian dari anggota DPR berasal dari berbagai daerah, sehingga jika ada kesulitan dalam pembebasan lahan di daerah, mereka bisa bantu mengatasinya.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI, selain membahas soal program pembangunan 1 juta rumah, BTN juga diminta meningkatkan kinerja, menurunkan biaya bunga, memprioritaskan segmen masyarakat yang membutuhkan perumahan di luar Pulau Jawa dan daerah-daerah terpencil, serta menurunkan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan /NPL). Hingga akhir 2014, BTN membukukan penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar Rp116 triliun tumbuh 15,38% dari Rp100,46 triliun pada 2013.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan perseroan berhasil meningkatkan fungsi intermediasi di tengah dinamika perlambatan ekonomi global maupun nasional. Secara paralel, Bank BTN juga mampu menekan NPL selama tiga tahun berturutturut dengan tren menurun. NPL Bank BTN tercatat tahun 2012, 2013 dan 2014 masingmasing sebesar 4,09%, 4,05% dan 4,01%.
Rakhmat baihaqi
Dukungan yang diminta terkait masalah perizinan, pembebasan lahan dan pembiayaan. ”Ada tiga hal yang kami minta didukung oleh DPR yakni perizinan, pembebasan lahan dan pembiayaan. Jika tiga hal ini didukung maka program pembangunan 1 juta rumah yang dicanangkan pemerintah akan berjalan dengan mulus,” ujar Direktur Utama BTN Maryono seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan, dukungan DPR sangat diperlukan untuk memangkas perizinan yang selama ini juga menjadi kendala dalampembangunan perumahan. Selain itu, pembebasan lahan yang sangat sulit juga sering kali menghambat para pengembang untuk membangun rumah. Terkait dengan pembiayaan, lanjut Maryono, BTN sangat berterima kasih kepada DPR yang mengusulkan agar pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada perseroan.
Dia berharap, PMN yang dikucurkan pemerintah bisa mencapai Rp5 triliun. ”Kalau pembiayaan 1 juta rumah tentu BTN tidak bisa sendiri, makanya PMN sangat kami perlukan di samping kami akan mencari pendanaan dari sumber lainnya,” tegas Maryono. Anggota Komisi XI Gus Irawan menegaskan, DPR akan mendukung program BTN terkait pembangunan 1 juta rumah.
Mengenai masalah pembiayaan, jika dirasa modal BTN kurang, maka DPR akan mengusulkan kepada pemerintah agar modalnya ditambah melalui PMN. ”Jadi kalau memang modalnya kurang, malah DPR yang usul agar pemerintah memberikan PMN kepada BTN meski pemberiannya harus bertahap,” katanya. Gus Irawan mengungkapkan, sebagian dari anggota DPR berasal dari berbagai daerah, sehingga jika ada kesulitan dalam pembebasan lahan di daerah, mereka bisa bantu mengatasinya.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI, selain membahas soal program pembangunan 1 juta rumah, BTN juga diminta meningkatkan kinerja, menurunkan biaya bunga, memprioritaskan segmen masyarakat yang membutuhkan perumahan di luar Pulau Jawa dan daerah-daerah terpencil, serta menurunkan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan /NPL). Hingga akhir 2014, BTN membukukan penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar Rp116 triliun tumbuh 15,38% dari Rp100,46 triliun pada 2013.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan perseroan berhasil meningkatkan fungsi intermediasi di tengah dinamika perlambatan ekonomi global maupun nasional. Secara paralel, Bank BTN juga mampu menekan NPL selama tiga tahun berturutturut dengan tren menurun. NPL Bank BTN tercatat tahun 2012, 2013 dan 2014 masingmasing sebesar 4,09%, 4,05% dan 4,01%.
Rakhmat baihaqi
(ars)
Explore More