BPK Temukan Kerugian Daerah Rp285,78 Miliar

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan, bahwa dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda), pihaknya menemukan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp285,78 miliar di 68 Pemda.

Ketua BPK Harry Azhar mengatakan, kerugian tersebut karena beberapa hal di antaranya sektor pemebelanjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Selain itu, masalah kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan pembayaran dalam belanja modal, serta biaya perjalanan dinas dan pembayaran honorarium melebihi standar," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/4/2015).

BPK, ujar Harry juga menemukan potensi kerugian daerah senilai Rp1,29 triliun yang terjadi di 43 pemerintah daerah di Indonesia. Potensi tersebut nantinya akan diperiksa lebih dalam oleh BPK.

"Potensi tersebut terkuak dari aset berupa mesin, peralatan dan aset lainnya yang tidak diketahui keberadaannya. Untuk yang paling besar ada di Palangkaraya yang mengalami potensi kerugian paling besar senilai Rp1,18 triliun," pungkas dia.