Antam Bantah Akan Diprivatisasi
Jum'at, 10 April 2015 - 13:47 WIB
Antam Bantah Akan Diprivatisasi
A
A
A
JAKARTA - Corporate Secretary PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) Tri Hartono menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan diprivatisasi (mengalihkan aset negara ke swasta atau publik) oleh pemerintah.
Hal tersebut dikarenakan jumlah kepemilikan modal dari negara pada tahun ini masih sebesar 65%. Menurutnya, perserpsi yang menyebutkan Antam diprivatisasi adalah keliru. Berdasarkan kepemilikan negara yang masih lebih besar daripada swasta.
"Itu sepertinya salah privatisasi, hanya dapat Penyertaan Modal Negara (PMN). Kepemilikan pemerintah tetap 65%. Istilahnya kita tidak diprivatisasi," ujarnya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (10/4/2015).
Dia mengungkapkan, tidak ada kepemilikan saham yang akan dilepas kepada pihak lain termasuk asing. Adapun porsi publik saat ini sebesar 35%.
"Tidak ada dilepas ke asing, 35% milik publik, ya. Sisanya masih tetap mayoritas pemerintah. Publik bisa domestik, bisa luar (asing), yang jelas penyertaan modal terbesar dari negara tahun ini," jelas Tri.
Sekedar informasi, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah berencana melakukan privatisasi (denasionalisasi) terhadap empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Informasi tersebut diperolehnya dari DPR RI.
Menurut Prabowo, keempat BUMN yang akan diprivatisasi itu adalah Jasa Marga, Antam, Waskita Karya, dan Adhi karya. "Jasa Marga ini tinggal duduk saja, terima uang masuk, kenapa harus diprivatisasi," ujarnya dalam pidato acara pelantikan pengurus pusat Partai Gerindra di DPP Partai Gerindra, Jl Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2015).
(Baca: Prabowo Ungkap Empat BUMN Bakal Diprivatisasi)
Hal tersebut dikarenakan jumlah kepemilikan modal dari negara pada tahun ini masih sebesar 65%. Menurutnya, perserpsi yang menyebutkan Antam diprivatisasi adalah keliru. Berdasarkan kepemilikan negara yang masih lebih besar daripada swasta.
"Itu sepertinya salah privatisasi, hanya dapat Penyertaan Modal Negara (PMN). Kepemilikan pemerintah tetap 65%. Istilahnya kita tidak diprivatisasi," ujarnya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (10/4/2015).
Dia mengungkapkan, tidak ada kepemilikan saham yang akan dilepas kepada pihak lain termasuk asing. Adapun porsi publik saat ini sebesar 35%.
"Tidak ada dilepas ke asing, 35% milik publik, ya. Sisanya masih tetap mayoritas pemerintah. Publik bisa domestik, bisa luar (asing), yang jelas penyertaan modal terbesar dari negara tahun ini," jelas Tri.
Sekedar informasi, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah berencana melakukan privatisasi (denasionalisasi) terhadap empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Informasi tersebut diperolehnya dari DPR RI.
Menurut Prabowo, keempat BUMN yang akan diprivatisasi itu adalah Jasa Marga, Antam, Waskita Karya, dan Adhi karya. "Jasa Marga ini tinggal duduk saja, terima uang masuk, kenapa harus diprivatisasi," ujarnya dalam pidato acara pelantikan pengurus pusat Partai Gerindra di DPP Partai Gerindra, Jl Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2015).
(Baca: Prabowo Ungkap Empat BUMN Bakal Diprivatisasi)
(izz)
Lihat Juga :
