DPR Ragu Proyek Kelistrikan 35.000 MW Bisa Tercapai

JAKARTA - ‎Komisi VII DPR RI meragukan proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW) yang menjadi ambisi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan dapat tercapai, tanpa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Anggota Komisi VII DPR RI Agus Sulistiyono menuturkan, Indonesia sedianya telah memiliki program percepatan pembangunan kelistrikan (Fast Tracke Programme/FTP) 10.000 MW tahap I dan II yang digagas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, hingga saat ini proyek yang ditargetkan rampung pada 2013 lalu ini tidak juga menunjukkan perkembangan.

"Jadi program FTP I 2014 selesai, tapi kenyataanya yang 1X10.000 MW sampai saat ini belum selesai. Itu artinya, program 10.000 MW saja keteteran," ucapnya dalam Diskusi Energi Kita di Restoran Bumbu Desa, Jakarta, Minggu (12/4/2015).

Dia mengaku khawatir jika kejadian yang sama akan terjadi pada proyek kelistrikan 35 ribu MW. Selain membutuhkan waktu dan proses yang panjang, program tersebut tidak menyinggung PLTN sebagai salah satu penyumbang listriknya.

"Saya ingatkan Menteri ESDM (Sudirman Said) hati-hati dengan 35.000 MW. Apalagi tanpa energi nuklir. Karena alternatif energi paling efisien itu ya nuklir," imbuh dia.

Agus pun kecewa lantaran pemanfaatan energi nuklir hanya menjadi pilihan terakhir dalam penyediaan energi listrik di Indonesia. Hal ini terlihat dalam Kebijakan Energi Nasional (KeN) yang dirumuskan oleh Dewan Energi Nasional (DEN).

"Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang KEN tak memasukkan PLTN dalam penyediaan energi. Itu sangat memprihatinkan," tandas Agus.