BTN Minta Program Sejuta Rumah Dipercepat

Senin, 13 April 2015 - 11:58 WIB
BTN Minta Program Sejuta...
BTN Minta Program Sejuta Rumah Dipercepat
A A A
BOGOR - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berharap pemerintah secepatnya merealisasikan Program Sejuta Rumah.

Diharapkan, program ini bisa mengurangi backlog (kekurangan) rumah yang sudah mencapai 15 juta unit. Direktur Utama BTN Maryono berharap, program sejuta rumah segera dipercepat mengingat sinergi dari pihak-pihak yang terlibat dalam program ini sudah ketemu. ”Saya tidak melihat program ini ambisius, yang penting di sini membutuhkan pemikiran dan masukan agar program tersebut dapat segera dijalankan oleh masing-masing pihak,” ujar Maryono di Bogor akhir pekan lalu.

Maryono mengatakan, Program Sejuta Rumah harus berkelanjutan untuk mengejar backlog (kekurangan) kebutuhan rumah tahun 2015 diperkirakan 15 juta unit, sedangkan setiap tahun kebutuhan tersebut meningkat 500.000 unit. Maryono mengatakan, apabila asumsi untuk menyelesaikan rumah tapak hanya butuh waktu tiga bulan, kemudian apartemen butuh waktu setahun, maka pengembang BUMN dan swasta seharusnya dapat mencapai 1 juta unit secara bertahap.

Plt Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengatakan, sebelum menyiapkan Program Sejuta Rumah Kementerian PUPR telah menyiapkan data struktur penghasilan masyarakat. Data menunjukkan, masih banyak kelompok masyarakat yang tidak mampu menyisihkan penghasilannya untuk membeli rumah.

”Masyarakat dalam kelompok itu harus dibantu melalui fasilitas subsidi atau penyediaan unit rumah susun sederhana sewa,” ujar Maurin. Maurin mengatakan, tingginya harga rumah saat ini dipengaruhi terbatasnya lahan, mahalnya bahan bangunan, tingginya biaya jasa konstruksi, dan tingginya biaya perizinan di daerah. ”Semua itu seharusnya dapat dikendalikan,” katanya.

Menurut Maurin, sebanyak 40% masyarakat Indonesia dapat difasilitasi melalui perbankan karena bekerja di sektor formal. Sedangkan bagi 60% yang bekerja di sektor informal, pemerintah berencana menggandeng asuransi agar mereka juga dapat dibiayai bank.

Rakhmat baihaqi/ant
(ars)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.0628 seconds (0.1#10.140)