Rasio Investasi Nasional Hanya 39,4%
Rasio Investasi Nasional Hanya 39,4%
A
A
A
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, rasio investasi yang masuk ke seluruh wilayah Indonesia sepanjang 2005–2014 baru mencapai 39,4%.
Angka tersebut didapat dari perbandinganantararealisasiinvestasi sepanjang periode yang sama, yakni sebesar USD168,23 miliar dengan rencana investasi pada periode tersebut sebesar USD427,99 miliar. Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, angka rasio investasi tersebut mencerminkan belum mulusnya proses realisasi investasi di daerah-daerah.
”Rendahnya angka rasio realisasi investasi di daerah harus menjadi perhatian pemerintah daerah setempat, lantaran merekalah yang berwenang terhadap wilayah yang menjadi lokasi investasi,” ungkap Franky dalam keterangan tertulisnya kemarin. Dalam catatan BKPM, ada lima provinsi yang menjadi tujuan utama investasi di Indonesia sepanjang 2005–2014 yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Timur.
Namun hanya dua provinsi, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang memiliki rasio investasi di atas 50%. DKI Jakarta memiliki rasio investasi tertinggi, sebesar 68,77%. Sedangkan, Jawa Barat memiliki rasio investasi 58,14%. Sementara, tiga provinsi tujuan investasi utama lainnya masih memiliki rasio investasi di bawah 50%. Masing- masing yakni Jawa Timur 40,68%, Kalimantan Timur 40,51%, dan Banten 31,86%.
Karena itu, BKPM akan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang pro-investasi demi menghilangkan hambatan ketika investor merealisasikan rencana investasinya. ”Apabila kita dapat meningkatkan rasio investasi lima wilayah utama hingga 60–70%, saya yakin target investasi 2015 sebesar Rp519,5 triliun maupun target investasi lima tahun mendatang sebesar Rp3.500 triliun dapat tercapai,” tandasnya.
Demi membangun sinergi dengan pemerintah daerah, BKPM akan menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) pada 14–15 April 2015 di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan tersebut akan diikuti oleh pejabat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) tingkat provinsi dan kabupaten/kota .
Menanggapi relatif rendahnya rasio investasi nasional, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, realisasi investasi memang sulit sesuai target karena masih banyak persoalan yang ada di dalam negeri.
”Problemnya Indonesia belum bisa keluar dari persoalan klasik domestik, bukan persoalan di investornya, sepertikepastianpembangunan infrastruktur, perubahan perizinan, dan sebagainya,” ujar dia. Menurutnya, untuk meningkatkan investasi, pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki iklim serta prosedur investasi nasional.
”Terutama di mulai dari proses perizinan. Harus ada kepastian kapan proses perizinan selesai. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) itu jangan sekadar pelayanan satu atap, tapi harus satu atap, satu pintu, dan satu jendela,” tandasnya.
Arsy ani s/ant
Angka tersebut didapat dari perbandinganantararealisasiinvestasi sepanjang periode yang sama, yakni sebesar USD168,23 miliar dengan rencana investasi pada periode tersebut sebesar USD427,99 miliar. Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, angka rasio investasi tersebut mencerminkan belum mulusnya proses realisasi investasi di daerah-daerah.
”Rendahnya angka rasio realisasi investasi di daerah harus menjadi perhatian pemerintah daerah setempat, lantaran merekalah yang berwenang terhadap wilayah yang menjadi lokasi investasi,” ungkap Franky dalam keterangan tertulisnya kemarin. Dalam catatan BKPM, ada lima provinsi yang menjadi tujuan utama investasi di Indonesia sepanjang 2005–2014 yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Timur.
Namun hanya dua provinsi, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang memiliki rasio investasi di atas 50%. DKI Jakarta memiliki rasio investasi tertinggi, sebesar 68,77%. Sedangkan, Jawa Barat memiliki rasio investasi 58,14%. Sementara, tiga provinsi tujuan investasi utama lainnya masih memiliki rasio investasi di bawah 50%. Masing- masing yakni Jawa Timur 40,68%, Kalimantan Timur 40,51%, dan Banten 31,86%.
Karena itu, BKPM akan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang pro-investasi demi menghilangkan hambatan ketika investor merealisasikan rencana investasinya. ”Apabila kita dapat meningkatkan rasio investasi lima wilayah utama hingga 60–70%, saya yakin target investasi 2015 sebesar Rp519,5 triliun maupun target investasi lima tahun mendatang sebesar Rp3.500 triliun dapat tercapai,” tandasnya.
Demi membangun sinergi dengan pemerintah daerah, BKPM akan menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) pada 14–15 April 2015 di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan tersebut akan diikuti oleh pejabat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) tingkat provinsi dan kabupaten/kota .
Menanggapi relatif rendahnya rasio investasi nasional, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, realisasi investasi memang sulit sesuai target karena masih banyak persoalan yang ada di dalam negeri.
”Problemnya Indonesia belum bisa keluar dari persoalan klasik domestik, bukan persoalan di investornya, sepertikepastianpembangunan infrastruktur, perubahan perizinan, dan sebagainya,” ujar dia. Menurutnya, untuk meningkatkan investasi, pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki iklim serta prosedur investasi nasional.
”Terutama di mulai dari proses perizinan. Harus ada kepastian kapan proses perizinan selesai. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) itu jangan sekadar pelayanan satu atap, tapi harus satu atap, satu pintu, dan satu jendela,” tandasnya.
Arsy ani s/ant
(ars)
Explore More