Serikat Pekerja Berau Tolak Direksi Asing
Serikat Pekerja Berau Tolak Direksi Asing
A
A
A
JAKARTA - Rombongan Serikat Pekerja PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) bertandang ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyampaikan aspirasi menolak penunjukan Warga Negara Asing (WNA) menduduki jabatan presiden direktur.
Ketua Serikat Pekerja Berau Coal, Muhammad Lukman Rahim menegaskan, kedatangannya tersebut untuk menyampaikan penolakan terhadap pimpinan asing ditubuh perusahaan batu bara di Kalimantan Timur ini.
Penolakan ditujukan kepada Hamish Tyrwhitt yang telah ditunjuk sebagai presiden direktur Berau Coal menggantikan Amir Sambodo.
"Sejak berdiri Berau Coal telah dikelola oleh anak bangsa. Kami harap ke depan dikelola juga oleh anak bangsa sendiri, bahwa kita mampu dan telah dibuktikan selama ini," ujarnya di Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Dia menuturkan, Berau Coal merupakan aset bangsa dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan asing. Bahkan, pihaknya menyebut pemilihan Hamish sebagai presiden direktur telah melanggar UU No13/2013 tentang Ketenagakerjaan.
Tidak hanya itu, hal itu juga telah melanggar Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 40/2012 tentang jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing.
"Kami menolak RUPS BCE 30 April 2015 nanti untuk kepentingan asing dan menjadikan PT Berau Coal sebagai jaminan utang," tandas Lukman.
Ketua Serikat Pekerja Berau Coal, Muhammad Lukman Rahim menegaskan, kedatangannya tersebut untuk menyampaikan penolakan terhadap pimpinan asing ditubuh perusahaan batu bara di Kalimantan Timur ini.
Penolakan ditujukan kepada Hamish Tyrwhitt yang telah ditunjuk sebagai presiden direktur Berau Coal menggantikan Amir Sambodo.
"Sejak berdiri Berau Coal telah dikelola oleh anak bangsa. Kami harap ke depan dikelola juga oleh anak bangsa sendiri, bahwa kita mampu dan telah dibuktikan selama ini," ujarnya di Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Dia menuturkan, Berau Coal merupakan aset bangsa dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan asing. Bahkan, pihaknya menyebut pemilihan Hamish sebagai presiden direktur telah melanggar UU No13/2013 tentang Ketenagakerjaan.
Tidak hanya itu, hal itu juga telah melanggar Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 40/2012 tentang jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing.
"Kami menolak RUPS BCE 30 April 2015 nanti untuk kepentingan asing dan menjadikan PT Berau Coal sebagai jaminan utang," tandas Lukman.
(izz)
Explore More