Sektor Manufaktur Harus Ditingkatkan
Kamis, 16 April 2015 - 09:02 WIB
Sektor Manufaktur Harus Ditingkatkan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta menggenjot pertumbuhan sektor manufaktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor manufaktur dapat memberikan nilai tambah sekaligus mendorong produktivitas.
Senior Advisor Ekonomi Transformasi Jonathan Pincus mengatakan, sejak tahun 2000 nilai tambah sektor manufaktur di Indonesia telah meningkat sekitar 4,9% per tahun. Namun, angka tersebut masih kalah jauh dibandingkandengannegara lain di kawasan ASEAN seperti Vietnam yang pertumbuhan manufakturnya mencapai 10,1%.
”Negara lainnya, Bangladesh, juga termasuk tinggi, 7,9%. Untuk mendorong pertumbuhan, Indonesia harus menyamai catatan Vietnam yang tumbuh dua digit setiap tahunnya,” ujar Jonathan kepada KORAN SINDO kemarin. Dia menambahkan, pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia kurang dari yang dicatatkan Vietnam, maka bukan mustahil akan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi.
Dengan kata lain, manufaktur adalah sektor terdepan, berbeda dengan sektor jasa yang dinilai lebih lambat pertumbuhannya karena tidak diperdagangkan. Berdasarkan kajian Transformasi, hambatan utama pengembangan industri adalah kurangnya infrastruktur, kurangnya pasokan buruh terampil, birokrasi yang rumit, dan terlalu banyak korupsi.
”Mengetahui apa yang salah itu mudah, memperbaikinya yang ternyata sangatlah sulit,” ujar pria yang juga pakar ekonomi pembangunan dengan spesialisasi Asia Tenggara ini. Dia menambahkan, pengembangan infrastruktur di Tanah Air lamban karena dua masalah utama yakni pembebasan lahan dan pembiayaan.
Untuk itu, dia menyarankan agar Undang-Undang Pertanahan disederhanakan untuk melindungi publik, meningkatkan pendapatan pajak dari tanah, dan mempermudah penggunaan tanah atau lahan sebagai jaminan dan mempercepat pembangunan. Jonathan juga berpendapat bahwa realisasi pengembangan belasan kawasan industri yang direncanakan oleh Kementerian Perindustrian sebaiknya secara bertahap.
”Akan lebih bijak memulai dengan satu atau dua proyek. Setelah itu dievaluasi secara seksama,” kata dia. Sebelumnya Kementerian Perindustrian menyatakan akan mengembangkan 14 kawasan industri baru di Tanah Air, di mana mayoritas berada di luar Pulau Jawa. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Imam Haryono mengatakan, saat ini selain masih mengkaji Kawasan Industri Jorong, di Kalimantan Selatan, Pemerintah juga telah menyiapkan pembangunan infrastruktur untuk 13 kawasan industri.
Adapun, beberapa kawasan industri yang akan dibangun antaralain, Kaula Tanjung dan Sei Mangke Sumatera Utara; Tanggamus, Lampung; Batu Licin, Kalimantan Selatan; Ketapang dan Landak, Kalimantan Barat; Palu dan Morowali, Sulawesi Tengah; Bantaeng, Sulawesi Selatan; Bitung, Sulawesi Utara; Konawe, Sulawesi Tenggara; Buli Halmahera Timur, Maluku Utara; dan Teluk Bintuni, Papua.
Yanto kusdiantono
Senior Advisor Ekonomi Transformasi Jonathan Pincus mengatakan, sejak tahun 2000 nilai tambah sektor manufaktur di Indonesia telah meningkat sekitar 4,9% per tahun. Namun, angka tersebut masih kalah jauh dibandingkandengannegara lain di kawasan ASEAN seperti Vietnam yang pertumbuhan manufakturnya mencapai 10,1%.
”Negara lainnya, Bangladesh, juga termasuk tinggi, 7,9%. Untuk mendorong pertumbuhan, Indonesia harus menyamai catatan Vietnam yang tumbuh dua digit setiap tahunnya,” ujar Jonathan kepada KORAN SINDO kemarin. Dia menambahkan, pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia kurang dari yang dicatatkan Vietnam, maka bukan mustahil akan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi.
Dengan kata lain, manufaktur adalah sektor terdepan, berbeda dengan sektor jasa yang dinilai lebih lambat pertumbuhannya karena tidak diperdagangkan. Berdasarkan kajian Transformasi, hambatan utama pengembangan industri adalah kurangnya infrastruktur, kurangnya pasokan buruh terampil, birokrasi yang rumit, dan terlalu banyak korupsi.
”Mengetahui apa yang salah itu mudah, memperbaikinya yang ternyata sangatlah sulit,” ujar pria yang juga pakar ekonomi pembangunan dengan spesialisasi Asia Tenggara ini. Dia menambahkan, pengembangan infrastruktur di Tanah Air lamban karena dua masalah utama yakni pembebasan lahan dan pembiayaan.
Untuk itu, dia menyarankan agar Undang-Undang Pertanahan disederhanakan untuk melindungi publik, meningkatkan pendapatan pajak dari tanah, dan mempermudah penggunaan tanah atau lahan sebagai jaminan dan mempercepat pembangunan. Jonathan juga berpendapat bahwa realisasi pengembangan belasan kawasan industri yang direncanakan oleh Kementerian Perindustrian sebaiknya secara bertahap.
”Akan lebih bijak memulai dengan satu atau dua proyek. Setelah itu dievaluasi secara seksama,” kata dia. Sebelumnya Kementerian Perindustrian menyatakan akan mengembangkan 14 kawasan industri baru di Tanah Air, di mana mayoritas berada di luar Pulau Jawa. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Imam Haryono mengatakan, saat ini selain masih mengkaji Kawasan Industri Jorong, di Kalimantan Selatan, Pemerintah juga telah menyiapkan pembangunan infrastruktur untuk 13 kawasan industri.
Adapun, beberapa kawasan industri yang akan dibangun antaralain, Kaula Tanjung dan Sei Mangke Sumatera Utara; Tanggamus, Lampung; Batu Licin, Kalimantan Selatan; Ketapang dan Landak, Kalimantan Barat; Palu dan Morowali, Sulawesi Tengah; Bantaeng, Sulawesi Selatan; Bitung, Sulawesi Utara; Konawe, Sulawesi Tenggara; Buli Halmahera Timur, Maluku Utara; dan Teluk Bintuni, Papua.
Yanto kusdiantono
(bbg)
