JK Tutup Telinga Desakan Reshuffle Menteri Ekonomi
JK Tutup Telinga Desakan Reshuffle Menteri Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan dirinya tutup telinga soal desakan beberapa pihak untuk mmengevaluasi dan merombak (reshuffle) para menteri bidang ekonomi yang dinilai bobrok.
Seperti diketahui, beberapa LSM mendesak pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kinerja menteri yang dinilai tidak bagus.
Beberapa menteri seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang disebut-sebut harus segera di-reshuffle.
"Ya itu sembarang orang bilang (Desakan reshuffle kabinet), masa kita mau mengikuti yang begituan. Yang benar saja," ungkapnya di Hotel Shangri-la, Jakarta, Senin (27/4/2015).
Menurutnya, selama ini Presiden Jokowi setiap hari selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya. Namun, evaluasi yang dilakukan tersebut tidak atas dasar desakan berbagai pihak dan berdasarkan kenyataan.
"Ya selalu ada evaluasi. Tapi kita tidak ikut apa yang dikatakan lembaga-lembaga itu. Kita ikut berdasarkan kenyataannya," pungkas JK.
Diberitakan sebelumnya, hasil survei opini publik Poltracking Indonesia menunjukan banyak masyarakat yang tidak merasa puas terhadap Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Keduanya telah memimpin negeri ini selama enam bulan sejak dilantik 20 Oktober tahun lalu.
Ketidakpuasan publik disebabkan oleh tidak diimplementasikannya Nawacita dalam program kebijakan pemerintah, dan sejumlah kebijakan ekonomi.
"Hasil temuan survei, sebanyak 48,5% publik tidak puas (gabungan sangat tidak puas 5,8%, dan 42,7% kurang puas) atas 6 bulan kinerja pemerintahan Jokowi-JK , dan hanya 44% (gabungan 3,5% sangat puas dan 40% cukup puas 40,5%) mengatakan puas," tutur kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam rilis survei yang bertajuk "Evaluasi Publik terhadap Kinerja 6 Bulan Pemerintahan Jokowi-JK" di Hotel Sofyan, Jakarta, Minggu (19/4/2015).
(Baca: Kinerja Tak Memuaskan, Publik Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet)
Seperti diketahui, beberapa LSM mendesak pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kinerja menteri yang dinilai tidak bagus.
Beberapa menteri seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang disebut-sebut harus segera di-reshuffle.
"Ya itu sembarang orang bilang (Desakan reshuffle kabinet), masa kita mau mengikuti yang begituan. Yang benar saja," ungkapnya di Hotel Shangri-la, Jakarta, Senin (27/4/2015).
Menurutnya, selama ini Presiden Jokowi setiap hari selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya. Namun, evaluasi yang dilakukan tersebut tidak atas dasar desakan berbagai pihak dan berdasarkan kenyataan.
"Ya selalu ada evaluasi. Tapi kita tidak ikut apa yang dikatakan lembaga-lembaga itu. Kita ikut berdasarkan kenyataannya," pungkas JK.
Diberitakan sebelumnya, hasil survei opini publik Poltracking Indonesia menunjukan banyak masyarakat yang tidak merasa puas terhadap Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Keduanya telah memimpin negeri ini selama enam bulan sejak dilantik 20 Oktober tahun lalu.
Ketidakpuasan publik disebabkan oleh tidak diimplementasikannya Nawacita dalam program kebijakan pemerintah, dan sejumlah kebijakan ekonomi.
"Hasil temuan survei, sebanyak 48,5% publik tidak puas (gabungan sangat tidak puas 5,8%, dan 42,7% kurang puas) atas 6 bulan kinerja pemerintahan Jokowi-JK , dan hanya 44% (gabungan 3,5% sangat puas dan 40% cukup puas 40,5%) mengatakan puas," tutur kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam rilis survei yang bertajuk "Evaluasi Publik terhadap Kinerja 6 Bulan Pemerintahan Jokowi-JK" di Hotel Sofyan, Jakarta, Minggu (19/4/2015).
(Baca: Kinerja Tak Memuaskan, Publik Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet)
(izz)
Explore More