Menkeu Pasrah Didesak Harus Di-Reshuffle
Selasa, 28 April 2015 - 10:58 WIB
Menkeu Pasrah Didesak Harus Di-Reshuffle
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro nampak pasrah dengan desakan sejumlah pihak yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan (reshuffle) jajaran Kabinet Kerja.
Seperti diketahui, beberapa LSM mendesak pemerintah khususnya Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja menteri yang dinilai tidak bagus.
Beberapa menteri, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang disebut-sebut harus segera di-reshuffle.
"Terserah," singkat Bambang dengan raut wajah datar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (28/4/2015).
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan dirinya tutup telinga soal desakan beberapa pihak untuk mengevaluasi dan merombak para menteri bidang ekonomi yang dinilai tak baik.
"Ya itu sembarang orang bilang (desakan reshuffle kabinet), masa kita mau mengikuti yang begituan, yang benar saja," ungkapnya.
Menurutnya, selama ini Presiden Jokowi setiap hari selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya. Namun, evaluasi yang dilakukan tersebut tidak atas dasar desakan berbagai pihak dan berdasarkan kenyataan.
"Ya selalu ada evaluasi. Tapi kita tidak ikut apa yang dikatakan lembaga-lembaga itu. Kita ikut berdasarkan kenyataannya," pungkas JK.
Hasil survei opini publik Poltracking Indonesia menunjukan banyak masyarakat yang tidak merasa puas terhadap Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Keduanya telah memimpin negeri ini selama enam bulan sejak dilantik 20 Oktober tahun lalu.
Ketidakpuasan publik disebabkan oleh tidak diimplementasikannya Nawacita dalam program kebijakan pemerintah dan sejumlah kebijakan ekonomi.
"Hasil temuan survei, sebanyak 48,5% publik tidak puas (gabungan sangat tidak puas 5,8%, dan 42,7% kurang puas) atas 6 bulan kinerja pemerintahan Jokowi-JK , dan hanya 44% (gabungan 3,5% sangat puas dan 40% cukup puas 40,5%) mengatakan puas," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda.
Seperti diketahui, beberapa LSM mendesak pemerintah khususnya Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja menteri yang dinilai tidak bagus.
Beberapa menteri, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang disebut-sebut harus segera di-reshuffle.
"Terserah," singkat Bambang dengan raut wajah datar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (28/4/2015).
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan dirinya tutup telinga soal desakan beberapa pihak untuk mengevaluasi dan merombak para menteri bidang ekonomi yang dinilai tak baik.
"Ya itu sembarang orang bilang (desakan reshuffle kabinet), masa kita mau mengikuti yang begituan, yang benar saja," ungkapnya.
Menurutnya, selama ini Presiden Jokowi setiap hari selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya. Namun, evaluasi yang dilakukan tersebut tidak atas dasar desakan berbagai pihak dan berdasarkan kenyataan.
"Ya selalu ada evaluasi. Tapi kita tidak ikut apa yang dikatakan lembaga-lembaga itu. Kita ikut berdasarkan kenyataannya," pungkas JK.
Hasil survei opini publik Poltracking Indonesia menunjukan banyak masyarakat yang tidak merasa puas terhadap Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Keduanya telah memimpin negeri ini selama enam bulan sejak dilantik 20 Oktober tahun lalu.
Ketidakpuasan publik disebabkan oleh tidak diimplementasikannya Nawacita dalam program kebijakan pemerintah dan sejumlah kebijakan ekonomi.
"Hasil temuan survei, sebanyak 48,5% publik tidak puas (gabungan sangat tidak puas 5,8%, dan 42,7% kurang puas) atas 6 bulan kinerja pemerintahan Jokowi-JK , dan hanya 44% (gabungan 3,5% sangat puas dan 40% cukup puas 40,5%) mengatakan puas," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda.
(rna)
Lihat Juga :
