Menkeu Tawarkan Asing Investasi Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menawarkan Penanam Modal Asing (PMA) untuk mengivenstasikan modalnya dalam proyek infrastruktur, yang tengah gencar dilakukan Indonesia.
Hal ini dikatakan di hadapan para investor asing dalam acara bertajuk Tropical Landscapes Summit 2015.
Dia mengatakan, pemerintah saat ini membutuhkan anggaran fantastis untuk mengembangkan infrastruktur di Indonesia. Setidaknya investasi yang dibutuhkan dalam proyek infrastruktur sekitar USD400 miliar atau setara Rp5.200 triliun (kurs Rp13.000/USD).
"Dari jumlah tersebut, yang bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya 40%. Lalu sisanya 60% dari mana?" katanya di Jakarta, Selasa (28/4/2015).
Menurut dia, sisa 60% anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan ambisi tersebut diperoleh dari swasta, baik swasta secara penuh atau lewat badan usaha milik negara (BUMN).
"Jadi perkiraan kami, BUMN dapat berkontribusi USD48 miliar (Rp624 triliun), sisanya 36,5% datang murni dari swasta termasuk Foreign Direct Investment (FDI). Jadi saya ingin tawarkan kesempatan ini untuk memenuhi investasi di Indonesia, terutama anda yang berasal dari sektor swasta asing," imbuhnya.
Bambang mengatakan, swasta dapat turut serta dalam proyek infrastruktur Indonesia melalui skema Public Private Partnership (PPP). Pemerintah pun memberikan fasilitas viability gap fund agar swasta dapat nyaman berinvestasi di Tanah Air.
"Selain itu, biasanya swasta tidak cukup info mengenai risiko di infrastruktur Indonesia terutama berhadapan dengan pemda. Untuk itu, kami sediakan guarantee scheme melalui guarantee infrastructure fund," pungkas Bambang.
Hal ini dikatakan di hadapan para investor asing dalam acara bertajuk Tropical Landscapes Summit 2015.
Dia mengatakan, pemerintah saat ini membutuhkan anggaran fantastis untuk mengembangkan infrastruktur di Indonesia. Setidaknya investasi yang dibutuhkan dalam proyek infrastruktur sekitar USD400 miliar atau setara Rp5.200 triliun (kurs Rp13.000/USD).
"Dari jumlah tersebut, yang bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya 40%. Lalu sisanya 60% dari mana?" katanya di Jakarta, Selasa (28/4/2015).
Menurut dia, sisa 60% anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan ambisi tersebut diperoleh dari swasta, baik swasta secara penuh atau lewat badan usaha milik negara (BUMN).
"Jadi perkiraan kami, BUMN dapat berkontribusi USD48 miliar (Rp624 triliun), sisanya 36,5% datang murni dari swasta termasuk Foreign Direct Investment (FDI). Jadi saya ingin tawarkan kesempatan ini untuk memenuhi investasi di Indonesia, terutama anda yang berasal dari sektor swasta asing," imbuhnya.
Bambang mengatakan, swasta dapat turut serta dalam proyek infrastruktur Indonesia melalui skema Public Private Partnership (PPP). Pemerintah pun memberikan fasilitas viability gap fund agar swasta dapat nyaman berinvestasi di Tanah Air.
"Selain itu, biasanya swasta tidak cukup info mengenai risiko di infrastruktur Indonesia terutama berhadapan dengan pemda. Untuk itu, kami sediakan guarantee scheme melalui guarantee infrastructure fund," pungkas Bambang.
(rna)