Pemerintah Pastikan Pelaku Usaha Siap Hadapi MEA
Sabtu, 02 Mei 2015 - 17:33 WIB
Pemerintah Pastikan Pelaku Usaha Siap Hadapi MEA
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Handaka Santosa meminta pemerintah untuk memastikan pelaku usaha di Tanah Air siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Menurut dia, pemerintah harus melakukan koordinasi dengan stakeholders dan pelaku usaha terlebih dahulu mengetahui kesiapan mereka. Pasalnya, dia mengingatkan, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel sempat menyatakan bahwa Indonesia belum siap menghadapi MEA 2015, sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan sebaliknya.
"Ini yang tidak boleh beda persepsi. Biar tidak beda seperti itu, saran saya, pemerintah memanggil semua stakeholder-nya dan pelaku usaha untuk dimintai data industrinya agar pemerintah bisa membaca siap atau tidaknya," ujar ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, Sabtu (2/5/2015).
Dengan adanya diskusi tersebut, dia menuturkan, pemerintah bisa menganalisa dan memberikan opsi tepat mengenai apa yang seharusnya diusahakan oleh para pelaku usaha atau pelaku industri untuk menghadapi MEA.
"Ini kan sekarang tidak (ada persiapan). Pemerintah tidak pernah mengumpulkan pelaku usaha dan industri. Jadinya suka ada ketidaksinkronan pendapat soal MEA tersebut," pungkasnya.
Dia khawatir jika koordinasi tidak dilakukan, pelaku usaha justru nanti tidak siap menghadapi persaingan dengan negara ASEAN. Pasalnya, MEA akan memudahkan barang jasa dan tenaga kerja dari luar masuk ke Indonesia.
"Kalau orang Indonesia yang terima gaji otomatis mereka akan spending di Indonesia, kalau orang asing uangnya ke mana? Lalu kemudahan-kemudahan revisi soal bea masuk yang akan menguntungkan pihak luar itu harus dipertimbangkan," tutur dia.
Dia juga khawatir, masuknya produk-produk ASEAN ke Indonesia dan mendominasi pasar Indonesia berpotensi mengalahkan produk lokal. Terlebih lagi karena Indonesia masih membutuhkan barang impor untuk kelengkapan produksi.
"Kebijakan-kebijakan tentang kemudahan bea masuk barang dari luar negeri harusnya dikaji kembali. Kita memang membutuhkan barang impor untuk kelengkapan, tapi kalau dipermudah sekali akan jadi saingan barang domestik kita," tandasnya.
(Baca: Masyarakat Ekonomi ASEAN Jadi Beban Baru Bagi Buruh)
Menurut dia, pemerintah harus melakukan koordinasi dengan stakeholders dan pelaku usaha terlebih dahulu mengetahui kesiapan mereka. Pasalnya, dia mengingatkan, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel sempat menyatakan bahwa Indonesia belum siap menghadapi MEA 2015, sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan sebaliknya.
"Ini yang tidak boleh beda persepsi. Biar tidak beda seperti itu, saran saya, pemerintah memanggil semua stakeholder-nya dan pelaku usaha untuk dimintai data industrinya agar pemerintah bisa membaca siap atau tidaknya," ujar ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, Sabtu (2/5/2015).
Dengan adanya diskusi tersebut, dia menuturkan, pemerintah bisa menganalisa dan memberikan opsi tepat mengenai apa yang seharusnya diusahakan oleh para pelaku usaha atau pelaku industri untuk menghadapi MEA.
"Ini kan sekarang tidak (ada persiapan). Pemerintah tidak pernah mengumpulkan pelaku usaha dan industri. Jadinya suka ada ketidaksinkronan pendapat soal MEA tersebut," pungkasnya.
Dia khawatir jika koordinasi tidak dilakukan, pelaku usaha justru nanti tidak siap menghadapi persaingan dengan negara ASEAN. Pasalnya, MEA akan memudahkan barang jasa dan tenaga kerja dari luar masuk ke Indonesia.
"Kalau orang Indonesia yang terima gaji otomatis mereka akan spending di Indonesia, kalau orang asing uangnya ke mana? Lalu kemudahan-kemudahan revisi soal bea masuk yang akan menguntungkan pihak luar itu harus dipertimbangkan," tutur dia.
Dia juga khawatir, masuknya produk-produk ASEAN ke Indonesia dan mendominasi pasar Indonesia berpotensi mengalahkan produk lokal. Terlebih lagi karena Indonesia masih membutuhkan barang impor untuk kelengkapan produksi.
"Kebijakan-kebijakan tentang kemudahan bea masuk barang dari luar negeri harusnya dikaji kembali. Kita memang membutuhkan barang impor untuk kelengkapan, tapi kalau dipermudah sekali akan jadi saingan barang domestik kita," tandasnya.
(Baca: Masyarakat Ekonomi ASEAN Jadi Beban Baru Bagi Buruh)
(rna)
Lihat Juga :
