Ini Dampak Deputi Sarana Prasarana Bappenas Dihapus

JAKARTA - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, rencana pemerintah menghapus Deputi Sarana dan Prasarana akan berdampak besar terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sedang dan akan berjalan.

“Katanya mau menyesuaikan dengan program Nawa Cita Presiden RI. Jadi, bagaimana mengkoordinasikan proyek-proyek besar dalam Public Private Partnership (PPP) yang sudah dan sedang berjalan saat ini,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/5/2015).

Menurut Paskah, Kedeputian Sarana Prasarana punya peran besar dalam pembangunan infrastruktur, terutama proyek-proyek yang melibatkan swasta. “Yang melahirkan konsep PPP itu sejak awal ada di Kedeputian Sarana dan Prasarana yang sangat memerlukan anggaran besar, sehingga saat itu dibutuhkan peran swasta," ungkapnya.

Sejumlah proyek yang melibatkan Kedeputian Sarana dan Prasarana Infrastruktur tersebut di antaranya proyek (pengganti) Pelabuhan Cilamaya, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul Raksasa Jakarta, Tol Trans Sumatera, PLTU Batang, Tol Laut, Waduk Jatigede, Light Rail Transit (LRT), Kereta Bandara Ekspres Line serta sejumlah proyek besar lainnya.

Baca: Bappenas Akan Hapus Deputi Sarana Prasarana