Pemerintah Akan Impor Minyak dari Irak
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan melakukan kerja sama pembelian minyak dengan Pemerintah Irak sebanyak 300.000 barel per hari (bph). Impor itu untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
”Mereka akan menjual minyak ke kita 20 sampai 30 tahun ke depan. Sifatnya crude oil sebesar 300.000 bph,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja di Jakarta, kemarin. Menurut dia, pemerintah masih melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Irak guna merealisasikan kerja sama tersebut.
Rencana kerja sama itu akan terlaksana dengan baik lantaran menggunakan skema goverment to goverment (G to G). ”Duta Besar kita untuk Irak juga sudah bolak-balik membahas kerja sama ini,” tuturnya. Nyoman kembali menyampaikan, pemerintah juga sedang menyiapkan pembangunan kilang untuk menampung minyak bersama PT Pertamina (persero).
Rencananya pembangunan kilang bekerja sama dengan negara di Timur Tengah yakni Iran. Meski begitu, wacana kerja sama masih terus dibahas bersama Pemerintah Iran. Pasalnya, negara itu masih terkena sanksi embargo dari Dewan Keamanan PBB. ”Investasi belum ada skema kerja sama pemerintah- swasta. Detailnya belum dibicarakan, tapi sudah ada arah G to G,” kata dia.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto membenarkan rencana kerja sama pembangunan kilang. Nantinya, Pertamina sebagai pelaksana pembangunan kilang. ”Lewat duta besar, Iran ingin menjalin kerja sama dengan Indonesia. Saat ini masih dibicarakan.
Sifatnya ada dua macam, pembangunan kilang dan pembelian minyak langsung,” kata dia Di sisi lain, Nyoman Wiratmaja mengatakan bahwa Indonesia akan kembali aktif di organisasi negara-negara pengekspor minyak atau dikenal dengan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).
Hal ini dilakukan demi mempererat kembali hubungan dengan negara-negara produsen besar migas dunia. Kembali aktifnya Indonesia di jajaran OPEC akan mendatangkan banyak manfaat, khususnya di bidang pengadaan minyak impor. Ia pun menilai Indonesia masih layak menjadi anggota OPEC karena nyatanya masih mengekspor minyak dan gas bumi.
”Kita kan sebenarnya masih mengekspor minyak dalam bentuk kondensat. Dan lagi, kita juga mengekspor LNG (gas bumi). Jadi, tidak salah seperti yang dikatakan Pak Menteri tadi,” katanya. Hal senada juga dikatakan Menteri ESDM Sudirman Said. Pemerintah berencana kembali menjadi bagian dari OPEC.
Awal Juni, tepatnya tanggal 3–4 Juni, Sudirman akan menghadiri Konferensi OPEC. ”Kami ingin kembali aktif di OPEC. Kita akan kembali berinteraksi dengan market,” tutup dia. Sebagaimana diketahui, Indonesia sempat menjadi anggota OPEC pada 1962 hingga 2000-an. Namun pada 2008 Indonesia memutuskan hengkang dari OPEC karena produksi minyaknya terus menurun.
Nanang wijayanto
”Mereka akan menjual minyak ke kita 20 sampai 30 tahun ke depan. Sifatnya crude oil sebesar 300.000 bph,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja di Jakarta, kemarin. Menurut dia, pemerintah masih melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Irak guna merealisasikan kerja sama tersebut.
Rencana kerja sama itu akan terlaksana dengan baik lantaran menggunakan skema goverment to goverment (G to G). ”Duta Besar kita untuk Irak juga sudah bolak-balik membahas kerja sama ini,” tuturnya. Nyoman kembali menyampaikan, pemerintah juga sedang menyiapkan pembangunan kilang untuk menampung minyak bersama PT Pertamina (persero).
Rencananya pembangunan kilang bekerja sama dengan negara di Timur Tengah yakni Iran. Meski begitu, wacana kerja sama masih terus dibahas bersama Pemerintah Iran. Pasalnya, negara itu masih terkena sanksi embargo dari Dewan Keamanan PBB. ”Investasi belum ada skema kerja sama pemerintah- swasta. Detailnya belum dibicarakan, tapi sudah ada arah G to G,” kata dia.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto membenarkan rencana kerja sama pembangunan kilang. Nantinya, Pertamina sebagai pelaksana pembangunan kilang. ”Lewat duta besar, Iran ingin menjalin kerja sama dengan Indonesia. Saat ini masih dibicarakan.
Sifatnya ada dua macam, pembangunan kilang dan pembelian minyak langsung,” kata dia Di sisi lain, Nyoman Wiratmaja mengatakan bahwa Indonesia akan kembali aktif di organisasi negara-negara pengekspor minyak atau dikenal dengan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).
Hal ini dilakukan demi mempererat kembali hubungan dengan negara-negara produsen besar migas dunia. Kembali aktifnya Indonesia di jajaran OPEC akan mendatangkan banyak manfaat, khususnya di bidang pengadaan minyak impor. Ia pun menilai Indonesia masih layak menjadi anggota OPEC karena nyatanya masih mengekspor minyak dan gas bumi.
”Kita kan sebenarnya masih mengekspor minyak dalam bentuk kondensat. Dan lagi, kita juga mengekspor LNG (gas bumi). Jadi, tidak salah seperti yang dikatakan Pak Menteri tadi,” katanya. Hal senada juga dikatakan Menteri ESDM Sudirman Said. Pemerintah berencana kembali menjadi bagian dari OPEC.
Awal Juni, tepatnya tanggal 3–4 Juni, Sudirman akan menghadiri Konferensi OPEC. ”Kami ingin kembali aktif di OPEC. Kita akan kembali berinteraksi dengan market,” tutup dia. Sebagaimana diketahui, Indonesia sempat menjadi anggota OPEC pada 1962 hingga 2000-an. Namun pada 2008 Indonesia memutuskan hengkang dari OPEC karena produksi minyaknya terus menurun.
Nanang wijayanto
(bbg)