Ekonomi‎ Melempem akibat Jokowi Leburkan Kementerian

JAKARTA - Centre for Budget Analysis (CBA) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2015 yang hanya mampu bertengger di angka 4,7%, sebagai buntut dari kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang meleburkan beberapa kementerian.

Seperti diketahui, dalam periode pemerintahan Jokowi terdapat beberapa kementerian yang dilebur dan ada pula yang dipisah dan dibuat kementerian baru. Misal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) yang merupakan hasil peleburan Kemenpu dan Kemenpera.
Selain melebur Kemenpupera, Jokowi juga mengalihkan fungsi Tata Ruang yang biasa ada di Kementerian PU, ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Ada pula Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Kemaritiman yang menjadi kementerian baru pada masa pemerintahan Jokowi.

Direktur CBA Uchok Sky Khadafi menilai, peleburan beberapa kementerian pada rezim Jokowi ini menyebabkan minimnya pencairan dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan belanja pemerintah dalam APBNP 2015 belum maksimal.

"Ada kementerian yang baru, dan ada beberapa kementerian yang dilebur ke dalam satu kementerian ini yang menganggu proses perencanaan, dan pencairan anggaran pada level kementerian," ucapnya seperti dalam rilis, di Jakarta, Minggu (10/5/2015).

Menurutnya, terganggunya belanja pemerintah atau proses pencairan anggaran kementerian disebabkan perombakan dalam struktur kementerian belum selesai. Jabatan pada level eselon satu atau dirjen masih banyak yang kosong dan belum terisi.

"Pentingnya jabatan eselon satu untuk memberikan tanda tangan atau paraf pada dokumen anggaran agar bisa secepatnya duit bisa cair dari Kementerian Keuangan," imbuh Uchok.‎

Selain itu, belum terisinya level eselon tiga juga mengakibatkan dokumen anggaran yang berisi uraian kegiatan dan anggaran belum rampung dibuat. Bahkan, Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2015 tentang Rincian APBN tahun 2015 hanya berisi anggaran dan kegiatan yang global.

"Itu (Rincian APBN tahun 2015) tidak berisi kegiatan dan anggaran yang terperinci dan jelas, seperti dijelaskan dan dipublikasi peraturan presiden zaman SBY," ungkapnya.

Belum maksimalnya belanja pemerintah ini, berakibat pada penarikan pajak yang hanya sebesar Rp198,2 triliun untuk kuartal I. Padahal, setiap kuartal pemerintah Jokowi harus menarik pajak sekitar Rp372.3 triliun.

"Walaupun motto presiden Jokowi adalah kerja, kerja, kerja, tapi yang dikerjakan belum maksimal. Selama ini hanya makan gaji buta minim prestasi kerja. Paling yang dikerjakan Presiden Jokowi adalah acara seremonial seperti peresmian, blusukan yang tidak bermanfaat buat rakyat," tandas Uchok.