Pemerintah Harus Redam Kegaduhan Domestik
Senin, 11 Mei 2015 - 20:23 WIB
Pemerintah Harus Redam Kegaduhan Domestik
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur berharap pemerintah segera merealisasikan masalah politik, sosial dan keamanan agar ekonomi dalam negeri kembali naik tinggi.
"Kita semua tahu penyerapan APBN masih di bawah 20%, maka terjadi perlambatan ekonomi," kata dia dalam rilisnya di Jakarrta, Senin (11/5/2015).
Natsir mengatakan, yang sangat memengaruhi adalah masalah politik hingga KPK versus Polisi yang masih berlanjut. "Perputaran uang yang menguap diperkirakan mencapai Rp5 triliun per hari karena kegaduhan-kegaduhan itu yang membuat ekonomi tidak bisa mencapai target pertumbuhan 5,3," kata Natsir.
Menurutnya, selain kenaikan USD secara signifikan, indeks saham dan daya beli masyarakat juga menurun. Dia mengatakan, perizinan yang tumpang tindah menjadi penyebab turunnya perekonomian dan mengganggu kenyamanan dalam berusaha.
"Berkaca dari ekonomi semester pertama, pada semester kedua kegaduhan politik ini masih menghantui, namun polemik politik kita anggap sudah teratasi dan sudah berjalan dengan baik karena sinyal kebersamaan di antara petinggi politik menunjukkan ke arah yang positif," kata Natsir.
Di sisi lain, isu reshuffle kabinet dapat memengaruhi citra Indonesia di kalangan investor, padahal minat investasi Indonesia cukup tinggi. Namun, banyaknya peraturan yang menghambat dunia usaha dan tidak sejalan dengan dunia usaha mulai dari UU, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) sampai Keputusan Presiden (Keppres) yang masih membuat investor terkendala untuk berinvestasi.
"Tidak perlu ada reshuffle kabinet, karena kalau ada reshuffle di semester pertama para menteriyang baru harus melakukan penyesuaian lagi. Yang penting, hal penghambat perlu dibenahi. Walaupun kita bicara tentang invesatasi atau pergerakan ekonomi namun semua peraturan kalau tidak dirapikan dengan baik maka pergerakan ekonomi nasional juga lambat," paparnya.
Dunia usaha, lanjut Natsir, mengapreasiasi apa yang sudah diupayakan Jokowi-Jk dalam mendorong percepatan ekonomi dan daerah. Hal tersebut diitandai dengan kerja konkret pada pertemuan APEC, Pertemuan Beijing, Korea dan konferensi Asia Afrika di tingkat international.
Di tingkat nasional, roadshow Jokowi-Jk keliling daerah merupakan langkah sangat positif. Langkah tersebut perlu dilakukan menteri-menterinya untuk melihat permasalahan yang lebih dalam. "Program antara satu kementerian dengan kementerian lainnya harus sinergis," pungkasnya.
"Kita semua tahu penyerapan APBN masih di bawah 20%, maka terjadi perlambatan ekonomi," kata dia dalam rilisnya di Jakarrta, Senin (11/5/2015).
Natsir mengatakan, yang sangat memengaruhi adalah masalah politik hingga KPK versus Polisi yang masih berlanjut. "Perputaran uang yang menguap diperkirakan mencapai Rp5 triliun per hari karena kegaduhan-kegaduhan itu yang membuat ekonomi tidak bisa mencapai target pertumbuhan 5,3," kata Natsir.
Menurutnya, selain kenaikan USD secara signifikan, indeks saham dan daya beli masyarakat juga menurun. Dia mengatakan, perizinan yang tumpang tindah menjadi penyebab turunnya perekonomian dan mengganggu kenyamanan dalam berusaha.
"Berkaca dari ekonomi semester pertama, pada semester kedua kegaduhan politik ini masih menghantui, namun polemik politik kita anggap sudah teratasi dan sudah berjalan dengan baik karena sinyal kebersamaan di antara petinggi politik menunjukkan ke arah yang positif," kata Natsir.
Di sisi lain, isu reshuffle kabinet dapat memengaruhi citra Indonesia di kalangan investor, padahal minat investasi Indonesia cukup tinggi. Namun, banyaknya peraturan yang menghambat dunia usaha dan tidak sejalan dengan dunia usaha mulai dari UU, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) sampai Keputusan Presiden (Keppres) yang masih membuat investor terkendala untuk berinvestasi.
"Tidak perlu ada reshuffle kabinet, karena kalau ada reshuffle di semester pertama para menteriyang baru harus melakukan penyesuaian lagi. Yang penting, hal penghambat perlu dibenahi. Walaupun kita bicara tentang invesatasi atau pergerakan ekonomi namun semua peraturan kalau tidak dirapikan dengan baik maka pergerakan ekonomi nasional juga lambat," paparnya.
Dunia usaha, lanjut Natsir, mengapreasiasi apa yang sudah diupayakan Jokowi-Jk dalam mendorong percepatan ekonomi dan daerah. Hal tersebut diitandai dengan kerja konkret pada pertemuan APEC, Pertemuan Beijing, Korea dan konferensi Asia Afrika di tingkat international.
Di tingkat nasional, roadshow Jokowi-Jk keliling daerah merupakan langkah sangat positif. Langkah tersebut perlu dilakukan menteri-menterinya untuk melihat permasalahan yang lebih dalam. "Program antara satu kementerian dengan kementerian lainnya harus sinergis," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
