Truk Batu Bara Dinilai Jadi Perusak Jalan Nasional, Biaya Perbaikan Bikin Tekor

JAKARTA - Truk- truk batu bara atau muatan berat lainnya dinilai menjadi perusak jalan nasional . Salah satu contohnya seperti jalan nasional yang ada di Jambi, yang rusak akibat aktivitas pertambangan batu bara.

Direktur Jendral Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) , Hedy Rahadian mengungkapkan, setidaknya membutuhkan biaya Rp1,2 triliun untuk memperbaiki jalan yang rusak di provinsi tersebut sepanjang 200 Km.

"Ini memang menjadi buah simalakama untuk kita, secara sistem (negara) mendapatkan Rp 600 miliar, kita harus spending Rp 1,2 triliun, ini rugi bandar istilahnya," ujar Hedy dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (24/1/2023).





Bahkan menurutnya jika dialokasikan pun Rp 1,2 triliun, kalau tidak ada pengaturan tentang pembatasan truk batu bara yang melintas jalan nasional, maka jalan tersebut pun juga tidak akan bertahan lama. Artinya pemerintah bakal terus nombok untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat perlintasan batu bara, apabila tidak ada regulasi yang tegas.

"Kami ingin sebetulnya memang, jalan itu ada cara penggunaannya, kalau cara penggunaan tidak benar, pasti akan cepat rusak. Jadi saya kira kalau jalan digunakan batu bara, yang menurut aturan, mestinya batu bara itu menggunakan jalan tambang atau jalan khusus," sambung Hedy.

Karena menurutnya, apabila truk-truk yang punya kapasitas besat, apabila hendak menggunakan jalan nasional harus mengantongi izin terlebih dahulu, sehingga tidak bisa truk-truk batu bara bebas melintas di jalan nasional.

"Jadi kalau ini pengaturan pengguna jalan tidak diperbaiki, maka menggunakan uang disitu (memperbaiki jalan truk batu bara) akan tidak efektif, bakal rusak lagi, rusak lagi," lanjut Hedy.



Hedy mengungkapkan bahwa preservasi jalan bukan hanya masalah anggaran, karena jika tidak ada perubahan dari aturan pengguna jalan nasional yang dilintasi truk batu bara, maka terus-terusan bakal tekor

"Katakanlah butuh Rp1,2 triliun, tapi penggunaan jalannya benar, tentu akan kita carikan uangnya, walaupun itu bertahap, misalnya lewat SBSN, atau apapun, tapi memang mau kita carikan bagaimana kalau pengunaannya seperti ini, ini kami jadi susah mengusulkan juga," pungkasnya.