Tahun Ini Kementerian PUPR Targetkan 31 Proyek KPBU Rp212,52 Triliun Teken Kontrak
Rabu, 25 Januari 2023 - 17:13 WIB
31 proyek infrastruktur yang melibatkan swasta ditargetkan bisa terkontrak di tahun ini. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) manargetkan, pada tahun 2023 terdapat 31 proyek kerja sama pemerintah badan usaha ( KPBU ) senilai Rp212,52 triliun dapat terkontrak. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengatasi keterbatasan APBN.
Kemampuan APBN 2020-2024 juga diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30% atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran penyediaan infrastruktur.
"Pada TA 2023, Kementerian PUPR melalui DJPI menargetkan 14 proyek KPBU senilai Rp73,93 triliun dalam tahap penyiapan dan 17 proyek KPBU senilai Rp138,41 triliun dalam tahap transaksi,” kata Herry, Rabu (25/1/2023).
Pada tahap penyiapan, terdiri dari tiga proyek SDA senilai Rp20,74 triliun, empat proyek jalan dan jembatan Rp34,55 triliun, enam proyek permukiman Rp17,91 triliun, serta terdapat 1 proyek perumahan senilai Rp730 miliar.
Kemudian, pada tahap transaksi terdiri dari lima proyek SDA senilai Rp11,72 triliun, dua proyek jalan dan jembatan Rp70,44 triliun, 4 proyek permukiman Rp13,22 triliun, dan 6 proyek perumahan Rp43,21 triliun.
Sedangkan pada TA 2022 sendiri Herry TZ menjelaskan DJPI mengerjakan 27 proyek KPBU senilai Rp269,78 triliun dalam tahap penyiapan dan tujuh proyek KPBU senilai Rp68,96 triliun dalam tahap transaksi.
Selain itu pada TA 2023 ini, Kementerian PUPR melalui DJPI juga terus menargetkan bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan total 232.072 unit pada TA 2023. Target tersebut nantinya tidak hanya diwujudkan melalui bantuan pembiayaan perumahan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) saja, tetapi juga melalui skema tabungan perumahan rakyat (Tapera).
"Total target berasal dari penjumlahan skema FLPP sebanyak 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp25,18 triliun dan skema Tapera sebanyak 12.072 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,05 triliun,” kata Herry.
Herry menambahkan, skema FLPP TA 2023 juga akan didampingi dengan program subsidi bantuan uang muka (SBUM) dengan total 220.000 unit sebesar Rp0,89 Triliun dan program subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp3,46 triliun untuk pembayaran penerbitan KPR di tahun-tahun sebelumnya sebanyak 754.004 unit.
Sehingga, total target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan pada TA 2023 sebesar Rp29,53 triliun yang bersumber dari APBN dan Rp1,05 triliun bersumber dari dana masyarakat.
Kemampuan APBN 2020-2024 juga diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30% atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran penyediaan infrastruktur.
"Pada TA 2023, Kementerian PUPR melalui DJPI menargetkan 14 proyek KPBU senilai Rp73,93 triliun dalam tahap penyiapan dan 17 proyek KPBU senilai Rp138,41 triliun dalam tahap transaksi,” kata Herry, Rabu (25/1/2023).
Pada tahap penyiapan, terdiri dari tiga proyek SDA senilai Rp20,74 triliun, empat proyek jalan dan jembatan Rp34,55 triliun, enam proyek permukiman Rp17,91 triliun, serta terdapat 1 proyek perumahan senilai Rp730 miliar.
Kemudian, pada tahap transaksi terdiri dari lima proyek SDA senilai Rp11,72 triliun, dua proyek jalan dan jembatan Rp70,44 triliun, 4 proyek permukiman Rp13,22 triliun, dan 6 proyek perumahan Rp43,21 triliun.
Sedangkan pada TA 2022 sendiri Herry TZ menjelaskan DJPI mengerjakan 27 proyek KPBU senilai Rp269,78 triliun dalam tahap penyiapan dan tujuh proyek KPBU senilai Rp68,96 triliun dalam tahap transaksi.
Selain itu pada TA 2023 ini, Kementerian PUPR melalui DJPI juga terus menargetkan bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan total 232.072 unit pada TA 2023. Target tersebut nantinya tidak hanya diwujudkan melalui bantuan pembiayaan perumahan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) saja, tetapi juga melalui skema tabungan perumahan rakyat (Tapera).
"Total target berasal dari penjumlahan skema FLPP sebanyak 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp25,18 triliun dan skema Tapera sebanyak 12.072 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,05 triliun,” kata Herry.
Herry menambahkan, skema FLPP TA 2023 juga akan didampingi dengan program subsidi bantuan uang muka (SBUM) dengan total 220.000 unit sebesar Rp0,89 Triliun dan program subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp3,46 triliun untuk pembayaran penerbitan KPR di tahun-tahun sebelumnya sebanyak 754.004 unit.
Sehingga, total target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan pada TA 2023 sebesar Rp29,53 triliun yang bersumber dari APBN dan Rp1,05 triliun bersumber dari dana masyarakat.
(uka)
tulis komentar anda