Pemerintah Masih Utang ke Bulog Rp1,2 Triliun, Buwas: Dibayar lah

JAKARTA - Perum Bulog mencatat sisa piutang yang belum dibayarkan oleh pemerintah mencapai Rp1,2 triliun. Sedangkan total piutang pemerintah mencapai Rp5,2 triliun.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Budi Waseso mengungkapkan, pemerintah baru membayarkan utangnya sebesar Rp4 triliun sepanjang tahun lalu. Menurut dia, ada keterlambatan pembayaran yang seharusnya sudah dilunasi pada tahun 2022.

"Waktu itu mereka (pemerintah) punya utang sama kita, kalau nggak salah Rp5,2 triliun. Sudah dibayar Rp4 triliun, jadi sisanya Rp1,2 triliun," jelas Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, saat diitemui di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (3/2/2023).



Di masa sisa jabatannya sebagai Dirut, Buwas berharap pemerintah sudah melunasi piutang BUMN pangan tersebut. "Dibayarkan lah (sisa utang)," tukasnya.

Adapun piutang Bulog Rp1,2 triliun belum termasuk selisih harga beras impor sebanyak 500.000 ton yang tengah dibidik perusahaan.



Hingga akhir Januari 2023, jumlah serapan beras impor yang masuk ke gudang Bulog baru berkisar 300.000 ton. Sisanya berada di pelabuhan untuk menunggu pembongkaran dan sebagian lainnya sedang dalam pengiriman dari negara mitra.

Terkait selisih harga, Buwas meyontohkan beras impor dibeli dengan harga Rp9.000 per kilogram (kg). Namun sesuai ketentuan, Bulog harus menjual dengan harga murah di pasaran seharga Rp8.300 per kg, sehingga ada selisih harga Rp700.



Selisih harga tersebut yang nantinya dibayarkan pemerintah kepada Bulog. Adapun uang yang digunakan manajemen saat menyerap beras impor berasal dari pinjaman perbankan.

"Ini saya beli (beras impor), ini kan pakai uang pinjaman bank, ini diperhitungkan. Umpamanya saya beli premium ini harga sampai di gudang hitungannya Rp9.000 (per kg) paling mahal, tapi kita kententuannya kan pasti Rp8.300, berarti ada selisih Rp700 nah ini dibayar oleh negara," urainya.