Ekonomi RI Tumbuh 5,31% di 2022, BPK Apresiasi Kemenko Perekonomian
Rabu, 08 Februari 2023 - 21:47 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Rabu (8/2/2023). FOTO/MNC Media
JAKARTA - Komitmen segenap jajaran dan pegawai Kemenko Perekonomian dalam memberikan kinerja yang terbaik untuk Indonesia membuahkan berbagai hasil nyata. Dimpimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto , Kemenko Perekonomian mengantarkan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31% di tahun 2022.
Capaian ini mendorong Pemerintah untuk terus bersikap waspada melalui upaya penguatan core ekonomi dalam negeri. “Kuatnya fundamental ekonomi nasional membuat aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat dan Indonesia mampu tumbuh 5,31% (CtoC) di tahun 2022, dan ini tertinggi sepanjang sepuluh tahun terakhir,” ungkap Menko Airlangga dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN pada PMO Program Kartu Prakerja Tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (8/2/2023).
Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI sebanyak 14 (empat belas) kali berturut-turut. Menko Airlangga meyakini bahwa tata kelola yang telah dibangun di Kemenko Perekonomian, dan tata kelola pada Program Kartu Prakerja, memberikan andil yang besar bagi
akuntabilitas pelaporan keuangan di Kemenko Perekonomian maupun di Bagian Anggaran BUN pada Kementerian Keuangan.
“Upaya menjaga kondisi ekonomi terus dilakukan dan juga implementasi dari pengendalian internal ini merupakan hal yang penting, baik di Kemenko Perekonomian maupun di PMO Kartu Prakerja,” tegas Menko Airlangga.
Menutup sambutannya, Menko Airlangga berterima kasih kepada BPK RI atas kerja sama yang sangat baik selama ini demi meningkatkan tata kelola dan pengelolaan keuangan negara di Kemenko Perekonomian maupun PMO Program Kartu Prakerja. Menko Airlangga juga mengharap dukungan dan arahan dari BPK RI sebagai upaya peningkatan Laporan Keuangan Pemerintah.
Perlu diketahui bahwa entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK RI selaku pemeriksa dengan Kementerian/Lembaga yang akan diperiksa untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan. Pada entry meeting di Kemenko Perekonomian, Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing menyampaikan apresiasi atas kinerja segenap jajaran Kemenko Perekonomian.
“Saya sangat mengapresiasi Pak Menko dan jajarannya yang tahun lalu berhasil 5,31%. Itu saya pikir juga capaian yang sangat tidak mudah Pak Menko. Saya pikir Pak Menko dan jajarannya telah bekerja keras dan tentunya selamat, kami sangat mengapresiasi sehingga negara kita ini tumbuh dengan sangat luar biasa baiknya di antara keterbatasan yang telah kita lalui tahun 2022,” kata Anggota II BPK RI Daniel.
Lebih lanjut Anggota II BPK RI Daniel menyampaikan bahwa dalam menilai sistem pengendalian internal, salah satu unsur yang dievaluasi adalah terkait efektifitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK RI mengharapkan Kemenko Perekonomian dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Auditor Utama Keuangan Negara II, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Perekonomian, Direktur Eksekutif PMO Program Kartu Prakerja, Kepala Auditorat 2.C., dan Tim Pemeriksa dari AKN II BPK.
Capaian ini mendorong Pemerintah untuk terus bersikap waspada melalui upaya penguatan core ekonomi dalam negeri. “Kuatnya fundamental ekonomi nasional membuat aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat dan Indonesia mampu tumbuh 5,31% (CtoC) di tahun 2022, dan ini tertinggi sepanjang sepuluh tahun terakhir,” ungkap Menko Airlangga dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN pada PMO Program Kartu Prakerja Tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (8/2/2023).
Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI sebanyak 14 (empat belas) kali berturut-turut. Menko Airlangga meyakini bahwa tata kelola yang telah dibangun di Kemenko Perekonomian, dan tata kelola pada Program Kartu Prakerja, memberikan andil yang besar bagi
akuntabilitas pelaporan keuangan di Kemenko Perekonomian maupun di Bagian Anggaran BUN pada Kementerian Keuangan.
“Upaya menjaga kondisi ekonomi terus dilakukan dan juga implementasi dari pengendalian internal ini merupakan hal yang penting, baik di Kemenko Perekonomian maupun di PMO Kartu Prakerja,” tegas Menko Airlangga.
Menutup sambutannya, Menko Airlangga berterima kasih kepada BPK RI atas kerja sama yang sangat baik selama ini demi meningkatkan tata kelola dan pengelolaan keuangan negara di Kemenko Perekonomian maupun PMO Program Kartu Prakerja. Menko Airlangga juga mengharap dukungan dan arahan dari BPK RI sebagai upaya peningkatan Laporan Keuangan Pemerintah.
Perlu diketahui bahwa entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK RI selaku pemeriksa dengan Kementerian/Lembaga yang akan diperiksa untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan. Pada entry meeting di Kemenko Perekonomian, Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing menyampaikan apresiasi atas kinerja segenap jajaran Kemenko Perekonomian.
“Saya sangat mengapresiasi Pak Menko dan jajarannya yang tahun lalu berhasil 5,31%. Itu saya pikir juga capaian yang sangat tidak mudah Pak Menko. Saya pikir Pak Menko dan jajarannya telah bekerja keras dan tentunya selamat, kami sangat mengapresiasi sehingga negara kita ini tumbuh dengan sangat luar biasa baiknya di antara keterbatasan yang telah kita lalui tahun 2022,” kata Anggota II BPK RI Daniel.
Baca Juga
Lebih lanjut Anggota II BPK RI Daniel menyampaikan bahwa dalam menilai sistem pengendalian internal, salah satu unsur yang dievaluasi adalah terkait efektifitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK RI mengharapkan Kemenko Perekonomian dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Auditor Utama Keuangan Negara II, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Perekonomian, Direktur Eksekutif PMO Program Kartu Prakerja, Kepala Auditorat 2.C., dan Tim Pemeriksa dari AKN II BPK.
(nng)
tulis komentar anda