Belanja Modal Pemda di Bawah 50%, Jokowi Peringatkan Para Gubernur
Rabu, 15 Juli 2020 - 22:56 WIB
“Sumatera Selatan hati-hati, masih 1,4%. Ini sudah bulan Juli, belanja modalnya. Sulawesi Tenggara belanja modal 5,6%. Papua 4,8%, Maluku Utara 10,3%, NTT 19,6%. Ini belanja modal. Kalimantan Barat 5,5 persen, belanja modal Aceh 8,9 persen, belanja modal. Masih rendah-rendah sekali, hati-hati,” ujarnya.
Dia meminta agar para gubernur menggenjot birokrasinya lebih cepat dalam merealisasikan anggaran. Dia mengatakan bahwa hal serupa juga berlaku di kementerian/lembaga.
“Birokrasi kita harus kita ajak, agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya. Ini yang juga kemarin saya ingatkan kepada menteri. Nanti LKPP juga biar menyampaikan. Pak Kepala LKPP, gimana kecepatan itu, terutama belanja barang dan jasa ini bisa dilakukan dengan cepat termasuk belanja modal,” ujarnya.
Jokowi mengungkapkan pada tahun lalu masih ada lelang sebesar Rp.15 triliun di bulan November. Dia menegaskan jangan sampai hal tersebut kembali terulang di tahun ini.
“Ini hati-hati. Kalau birokrasi kita, dinas-dinas kita, enggak kita kendalikan, model-model belanja seperti yang dulu-dulu ini masih ada yang melakukan. Dipepetkan di November-Desember, hati-hati. Sekarang ini yang kita butuhkan untuk semua provinsi adalah Juli, Agustus, September, sekali lagi,” tuturnya.
Dia meminta agar para gubernur menggenjot birokrasinya lebih cepat dalam merealisasikan anggaran. Dia mengatakan bahwa hal serupa juga berlaku di kementerian/lembaga.
“Birokrasi kita harus kita ajak, agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya. Ini yang juga kemarin saya ingatkan kepada menteri. Nanti LKPP juga biar menyampaikan. Pak Kepala LKPP, gimana kecepatan itu, terutama belanja barang dan jasa ini bisa dilakukan dengan cepat termasuk belanja modal,” ujarnya.
Jokowi mengungkapkan pada tahun lalu masih ada lelang sebesar Rp.15 triliun di bulan November. Dia menegaskan jangan sampai hal tersebut kembali terulang di tahun ini.
“Ini hati-hati. Kalau birokrasi kita, dinas-dinas kita, enggak kita kendalikan, model-model belanja seperti yang dulu-dulu ini masih ada yang melakukan. Dipepetkan di November-Desember, hati-hati. Sekarang ini yang kita butuhkan untuk semua provinsi adalah Juli, Agustus, September, sekali lagi,” tuturnya.
Lihat Juga :