Tambalan Biaya Rp18,2 Triliun untuk Proyek Kereta Cepat Ditargetkan Rampung Sebulan
Rabu, 22 Februari 2023 - 21:50 WIB
Tambahan pembengkakan biaya untuk kereta cepat akan rampung dalam sebulan. Foto/Dok
JAKARTA - Penyelesaian transaksi keuangan terkait pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) ditargetkan rampung dalam sebulan. Nilai cost overrun yang disepakati Indonesia-China sebesar USD1,2 miliar atau Rp18,2 triliun.
Baca juga: Terungkap, Ini Alasan Konsesi Kereta Cepat Tambah Jadi 80 Tahun
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko memastikan proses transaksi keuangan sudah termasuk pinjaman atau utang sebesar USD550 juta atau setara Rp8,3 triliun yang berasal dari China Development Bank (CDB).
"Jadi secara proyek (KCJB) tidak terganggu, pembiayaan harus bisa kita settle (settlement) dalam waktu sebulan ke depan," ungkap Tiko, Rabu (22/2/2023).
Kementerian BUMN pun akan menyerahkan hasil kesepakatan nilai cost overrun kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah itu untuk mencocokan dengan hasil audit lembaga auditor internal negara tersebut.
Setelah disesuaikan, Kementerian BUMN dan BPKP menetapkan dan menyetujui nominal akhir dari bengkaknya biaya megaproyek di sektor transportasi itu. "Nah, kami juga masih harus maju ke BPKP menyesuaikan angkanya dan komite. Jadi harapan kami dalam waktu dekat akan diketok angkanya, selain itu kita proses tambahan pinjaman dari segi CDB," kata dia.
Baca juga: Terungkap, Ini Alasan Konsesi Kereta Cepat Tambah Jadi 80 Tahun
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko memastikan proses transaksi keuangan sudah termasuk pinjaman atau utang sebesar USD550 juta atau setara Rp8,3 triliun yang berasal dari China Development Bank (CDB).
"Jadi secara proyek (KCJB) tidak terganggu, pembiayaan harus bisa kita settle (settlement) dalam waktu sebulan ke depan," ungkap Tiko, Rabu (22/2/2023).
Kementerian BUMN pun akan menyerahkan hasil kesepakatan nilai cost overrun kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah itu untuk mencocokan dengan hasil audit lembaga auditor internal negara tersebut.
Setelah disesuaikan, Kementerian BUMN dan BPKP menetapkan dan menyetujui nominal akhir dari bengkaknya biaya megaproyek di sektor transportasi itu. "Nah, kami juga masih harus maju ke BPKP menyesuaikan angkanya dan komite. Jadi harapan kami dalam waktu dekat akan diketok angkanya, selain itu kita proses tambahan pinjaman dari segi CDB," kata dia.
Lihat Juga :