Erick Thohir Ingin Jadikan Palm Co Kalahkan Perusahaan Sawit Singapura
Rabu, 01 Maret 2023 - 13:48 WIB
Erick Thohir akan besarkan Palm Co yang merupakan bagian dari holding PTPN III. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Kementerian BUMN ingin menjadikan subholding PTPN III di sektor kelapa sawit, Palm Co, lebih besar dari perusahaan minyak sawit asal Singapura, Golden Agri Resources (GAR). Untuk merealisasikan ambisi itu, pemegang saham segera mengonsolidasikan tanah BUMN menjadi perkebunan sawit dengan luas mencapai 600.000 hektare (ha).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai penguasaan di sektor hulu harus dilakukan untuk menentukan dan menjaga faktor hilir. Contohnya, bila mayoritas kepemilikan lahan sawit dimiliki BUMN, maka perseroan bisa mengontrol pasokan dan harga minyak goreng di pasaran.
"Karena itu kita akan mendorong konsolidasi tanah BUMN namanya Palm Co, 600.000 hektare, will the biggest, lebih besar dari Golden Agri," ungkap Erick, Rabu (1/3/2023).
Erick mengakui pasar minyak goreng di Indonesia masih dikuasai produsen swasta, sementara perseroan negara hanya mampu memasok 3% saja. Perkara ini menyebabkan operasi pasar BUMN tidak berdampak signifikan atas pengendalian kenaikan harga komoditas atau ketidakmampuan BUMN mengintervensi pasar saat gejolak harga pangan.
Secara kepemilikan, produsen swasta menguasai 56% lahan perkebunan sawit, sedangkan penguasaan lahan oleh BUMN hanya di angka 4%. Selebihnya sebesar 40% milik perkebunan rakyat.
Karena itu, Erick berupaya membangunkan BUMN dari tidurnya dengan mengonsolidasikan lahan-lahan milik perusahaan menjadi perkebunan kelapa sawit. "BUMN juga bisa bangun dari tidur, kalau harga minyak goreng tidak selesai-selesai," ucap dia.
Dari konsolidasi lahan BUMN, lanjut Erick, akan terbentuk satu ekosistem baru. Kelapa sawit tidak hanya digunakan sebagai bahan dasar minyak goreng, namun juga digunakan untuk bahan baku produk kecantikan, seperti make up.
"Tapi bukan berarti kita potong swasta, bukan, ayo kita kerja sama-sama, kenapa? Niatnya kita memastikan minyak goreng ada di rakyat. Kita memastikan swasta keberatan buat Bioetanol, kita yang buat B35. Swasta silakan buat industri turunan, make up boleh, kan turunan dari kelapa sawit, atau turunan apa pun, artinya apa? Ekosistem," tutur dia.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai penguasaan di sektor hulu harus dilakukan untuk menentukan dan menjaga faktor hilir. Contohnya, bila mayoritas kepemilikan lahan sawit dimiliki BUMN, maka perseroan bisa mengontrol pasokan dan harga minyak goreng di pasaran.
"Karena itu kita akan mendorong konsolidasi tanah BUMN namanya Palm Co, 600.000 hektare, will the biggest, lebih besar dari Golden Agri," ungkap Erick, Rabu (1/3/2023).
Erick mengakui pasar minyak goreng di Indonesia masih dikuasai produsen swasta, sementara perseroan negara hanya mampu memasok 3% saja. Perkara ini menyebabkan operasi pasar BUMN tidak berdampak signifikan atas pengendalian kenaikan harga komoditas atau ketidakmampuan BUMN mengintervensi pasar saat gejolak harga pangan.
Secara kepemilikan, produsen swasta menguasai 56% lahan perkebunan sawit, sedangkan penguasaan lahan oleh BUMN hanya di angka 4%. Selebihnya sebesar 40% milik perkebunan rakyat.
Karena itu, Erick berupaya membangunkan BUMN dari tidurnya dengan mengonsolidasikan lahan-lahan milik perusahaan menjadi perkebunan kelapa sawit. "BUMN juga bisa bangun dari tidur, kalau harga minyak goreng tidak selesai-selesai," ucap dia.
Dari konsolidasi lahan BUMN, lanjut Erick, akan terbentuk satu ekosistem baru. Kelapa sawit tidak hanya digunakan sebagai bahan dasar minyak goreng, namun juga digunakan untuk bahan baku produk kecantikan, seperti make up.
"Tapi bukan berarti kita potong swasta, bukan, ayo kita kerja sama-sama, kenapa? Niatnya kita memastikan minyak goreng ada di rakyat. Kita memastikan swasta keberatan buat Bioetanol, kita yang buat B35. Swasta silakan buat industri turunan, make up boleh, kan turunan dari kelapa sawit, atau turunan apa pun, artinya apa? Ekosistem," tutur dia.
(uka)
Lihat Juga :
tulis komentar anda